Ada sebuah dongeng yang dituturkan oleh para elite federasi sepak bola internasional dan diamini oleh seluruh publik sepak bola di hampir seluruh dunia. Dongeng itu mengatakan bahwa sepak bola tidak boleh dicampuri oleh urusan politik, sebagaimana slogan mereka, kick politics out of football.
Orang-orang yang percaya dongeng ini, berpikir bahwa politik adalah sama dengan tipu muslihat dan eksploitasi. Dengan demikian, pengaruh politik dalam sepak bola dianggap akan mengancam kegembiraan dan keajaiban di lapangan hijau. Anggapan terhadap “yang politis” itu juga yang dipakai oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sebagai induk persepakbolaan dunia untuk menjaga sepak bola tetap “murni”: sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menghibur.
Namun bukankah slogan say no to racism itu sedang getol-getolnya dikampanyekan oleh FIFA? Sebagaimana kampanye inklusivitas terhadap minoritas gender juga sedang dikampanyekan oleh Premiere League? Apakah kedua bentuk perlawanan terhadap diskriminasi itu bukan sesuatu yang politis?
Saya kira, FIFA, sebagaimana juga The Football Association (FA) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) atau publik sepak bola yang antipolitik itu, akan bilang, bahwa berbagai kampanye tersebut adalah semata-mata ditujukan untuk membuka seluas-luasnya kesempatan bagi siapa saja untuk menikmati dan terlibat dalam sepak bola dalam kerangka kemanusiaan serta semangat inklusivitas.
Memang tak ada yang salah dari argumen tersebut. Rasisme dan diskriminasi dalam sepak bola adalah sama dengan rasisme dan diskriminasi di tempat lain. Sudah seharusnya, tindakan melecehkan, merendahkan, serta mengolok-ngolok ras atau gender tertentu kita alamatkan ke dalam lubang tahi sejarah yang tak pantas untuk kita pungut kembali. Hanya mereka yang tergila-gila oleh ide atau gagasan tertentu yang kemudian mengembangkan waham bahwa hanya kelompoknya, rasnya, gendernya serta kaumnya saja yang pantas menikmati serta terlibat penuh dalam sepak bola. Orang-orang seperti ini bagi saya patut untuk dicemplungkan ke dalam lubang neraka.
Sampai di sini setidaknya tampak bahwa slogan kick politics out of football tidak hanya naif tapi sekaligus kontradiktif. Naif karena mengandaikan bahwa ada sesuatu yang tidak politis di dunia ini. Kontradiktif karena ia bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh FIFA selama ini.
Jika mengingat bahwa FIFA adalah satu unit induk persepakbolaan yang digerakkan oleh industri bernama modern football, nampaknya slogan kick politics out of football punya motif lain dari sekadar “memurnikan sepakbola”.
Tengok saja berbagai sanksi atau hukuman FIFA atau federasi sepak bola di berbagai negara terhadap suporter atau klub sepak bola yang jadi anggotanya. Federasi-federasi tersebut tidak bereaksi dengan cara-cara serupa pada ketidakadilan-ketidakadilan lain yang terjadi di berbagai tempat dan di berbagai situasi.
Union of European Football Associations (UEFA), misalnya, pernah memberikan denda kepada Celtic FC pada 2016 karena suporternya mengibarkan bendera Palestina saat menghadapi tim asal Israel. FIFA, juga pernah menghukum Barcelona pada 2019 lantaran klub tersebut mengenakan jersey yang memuat pesan dukungan terhadap kemerdekaan Katalonia. Terkait kemerdekaan Katalonia, FA juga pernah menghukum Pep Guardiola karena mengenakan pita kuning sebagai simbol solidaritas terhadap pemimpin Katalan yang dipenjara.
Dari contoh-contoh itu mudah untuk diduga bahwa politik yang dimusuhi oleh para federasi tersebut adalah politik perjuangan kelas yang emansipatif dan akan mendorong kepada terciptanya perubahan sosial yang radikal. Pertanyaannya kemudian, kenapa induk-induk persepakbolaan tidak menginginkan ekspresi politik demikian muncul dalam olahraga si kulit bundar?
Bisnis Ini Bernama Industri Sepak Bola
Sejak runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin, pasar bebas mendikte setiap gerak-gerik lini kehidupan kita, tak terkecuali sepak bola. Ekonomi pasar telah mengubah sepak bola menjadi sesuatu yang dapat dihitung, ekonomis dan dapat dipertukarkan. Dengan berubahnya sepak bola menjadi industri hiburan, ekspansi pasar jadi hukum wajib agar bisnis ini dapat bertahan dan berkembang dalam hukum persaingan pasar.
Hal umum yang sangat kentara adalah menurunnya daya kompetitif liga-liga di banyak negara. Seiring dibelinya klub oleh para taipan besar, klub-klub yang sepi peminat dan yang menolak untuk dijual seluruhnya kepada investor, berubah jadi tim-tim semenjana di liga. Kompetisi sepak bola pun kini berubah jadi ajang persaingan modal usaha. Klub yang mampu membelanjakan uangnya untuk pengembangan infrastruktur dan pemain adalah yang akan lebih banyak mendatangkan trofi.
Ada berbagai macam saluran income atau keuntungan setelah modal itu dialrikan. Satu-satunya yang umum dan dapat diamati dengan mudah adalah dengan cara mengeksploitasi loyalitas fans terhadap klubnya. Dalam Football in Neo-Liberal Times: A Marxist Perspective on the European Football Industry, Peter Kennedy dan David Kennedy menjelaskan bahwa ekspansi besar-besaran dalam keuangan sepak bola didorong, secara langsung dan tidak langsung, oleh eksploitasi komersial dari “loyalitas merek” yang menghasilkan uang dari kesetiaan penggemar terhadap klub sepak bola yang dipupuk selama beberapa generasi. Penekanannya adalah pada konsumsi sepak bola melalui kampanye penjualan cinderamata yang ditargetkan dengan ahli yang mengeksploitasi identitas komunal dan penerapan kebijakan harga yang sangat tinggi untuk menonton sepak bola, baik dalam bentuk tiket pertandingan maupun siaran berbayar.
Lebih lanjut mereka menjelaskan konsekuensi dari eksploitasi loyalitas para fans adalah berubahnya relasi yang terbangun antara fans dan klub. Melalui ilusi loyalitas yang dibangun klub kepada fans, berbagai bentuk konsumerisme yang mendorong ke arah mapannya mesin ekonomi ini jadi tampak heroik. Maka lumrah kita temukan banyak suporter memandang bahwa dengan membeli merchandise dan rajin menonton pertandingan di stadion adalah dukungan nyata bagi klubnya. Setali tiga uang, para taipan dan pembesar di federasi menarik keuntungan darinya.
Meski begitu, seperti disinggung sebelumnya, menurunnya daya kompetitif di liga-liga besar Eropa menimbulkan sejumlah kritik karena regulasi yang selalu menguntungkan klub-klub dengan keuangan yang melimpah. Dalam logika bisnis sederhana, tentu kritik tersebut dapat dibaca sebagai bentuk ketidakpuasan konsumen terhadap produk yang dijual.
Dengan angan-angan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan kompetitif dalam sepak bola–ketika klub-klub kecil dan menengah memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersaing dengan klub-klub besar–FIFA kemudian melahirkan kebijakan Financial Fair Play (FFP) sebagai solusinya. Kebijakan ini berangkat dari anggapan bahwa dengan membatasi investasi pada klub akan menciptakan persaingan yang sehat di antara mereka.
Masalahnya, sepakbola sebagaimana industri lain yang digerakan oleh logika kapital, memiliki kontradiksi internal, dan monopoli yang berujung kepada ketimpangan merupakan ciri khasnya. Kebijakan pembatasan investasi dalam FFP menyebabkan klub-klub kecil sulit untuk naik level, sementara klub besar terus mempertahankan dominasinya. Pada akhirnya, konsentrasi kekayaan pada klub-klub besar di berbagai liga merupakan kondisi yang tak terhindarkan dalam industri sepak bola.
Situasi ini mirip dengan dinamika yang lebih luas dalam ekonomi kapitalis. Perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih banyak dapat memanfaatkan regulasi untuk keuntungan mereka, sementara entitas yang lebih kecil kesulitan untuk berkembang di bawah batasan yang sama.
Di tengah situasi yang mengarah kepada “kejenuhan kapital” yang mungkin saja mengarah kepada krisis, para pejabat federasi dan juga investor mau tak mau perlu menanamkan keuntungannya untuk memperluas pasar. Hal ini juga bagian dari ciri kapital yang didasarkan pada akumulasi dan ekspansi yang–dalam industri manufaktur–adalah upaya menghindari krisis overproduksi dengan cara mencari pasar baru di luar situs produksi awal.
Untuk itu, belakangan berbagai liga di negara-negara yang tak memiliki sejarah sepak bola mulai bermunculan. Amerika Serikat (AS), misalnya, sejak 1996 mulai memodernisasi sepak bolanya dengan mendirikan Major League Soccer yang awalnya hanya terdiri dari 10 tim telah berkembang menjadi 24 tim pada tahun 2024.
Namun, sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan, sepak bola memang masih kalah pamor ketimbang basket dan baseball. Dan itu artinya federasi dan klub sepak bola di AS masih perlu berusaha keras lagi untuk menjadikan sepak bola lebih akrab dengan publik paman sam itu.
Upaya tersebut tampaknya memang tidak mudah. Bagaimanapun AS menjadi salah satu negara dengan tingkat rasialisme dan diskriminasi yang tinggi. Jika hanya ras tertentu dan gender tertentu saja yang menikmati sepak bola, maka itu artinya pasar yang tercipta terlalu sedikit untuk mendatangkan keuntungan yang melimpah.
Karena itulah federasi perlu turut serta dalam mengkampanyekan kesetaraan dan inklusivitas. Semakin banyak orang yang mampu mengakses sepak bola berarti peningkatan tayangan televisi, kunjungan ke stadion serta peningkatan penjualan merchandise yang berujung kepada melonjaknya harga klub atau liga di pasar saham.
Sejauh ini setidaknya tampak bahwa motif kampanye antirasialisme dan antidiskriminasi yang digaungkan oleh FIFA dan banyak federasi di negara lainnya adalah upaya memperluas pasar, bukan sebentuk kebesaran hati untuk memperjuangkan inklusivitas dan kesetaraan sebagaimana klaim mereka di berbagai media. Sehingga masuk akal apabila mereka tidak merespons ketidakadilan-ketidakadilan lain yang terjadi di berbagai tempat dan situasi dengan cara serupa mereka merespons isu rasial dan diskriminasi di sepak bola. Ini sekaligus juga menunjukkan, reformasi parsial–sebagaimana kebijakan FFP–dalam sistem industri sepak bola tidak cukup untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang diinginkan, dan mungkin diperlukan perubahan yang lebih fundamental dalam struktur ekonomi sepak bola dan masyarakat secara lebih luas.
Suporter vs Investor: Komunalisme vs Komersialisme dalam Sepak Bola
Deregulasi sepak bola dan kemajuan prinsip-prinsip komersialisme ke dalam olahraga ini telah memiringkan keseimbangan kekuasaan ke arah kepentingan bisnis. Namun, menurut Peter dan David Kennedy, sepak bola memiliki sifat ganda yang membuat olahraga ini tidak sepenuhnya jatuh ke dalam mekanisme pasar. Sifat ganda ini porsinya banyak dipegang oleh fans yang notabene saat ini masih didorong oleh klub untuk jadi konsumen yang setia pada produsennya.
Fans dalam banyak kasus adalah unsur dalam persepakbolaan yang sulit diatur, baik oleh klub, federasi, maupun oleh negara. Hal ini bagaimanapun dipengaruhi oleh watak sepak bola itu sendiri yang bersifat komunal yang begitu mengakar dan kuat. Meskipun belakangan para spekulan dan pemodal mencoba mendefinisikan ulang olahraga ini dalam kerangka manajerial industri–arena tempat profit dan akumulasi adalah aturan wajib bagi sebuah klub untuk dikatakan profesional–sepak bola pada hakikatnya tetaplah lahir dari rahim solidaritas yang melampaui kalkulasi laba-rugi sebuah bisnis.
Dalam esainya yang berjudul “Sepakbola dan Pengorganisiran”, Lukman Ainul Hakim bahkan menuturkan ada hubungan yang erat antara sepak bola dan buruh. Hubungan ini tidak hanya bisa dilihat dari sejarahnya, tapi juga melalui bagaimana bagaimana klub-klub itu dibesarkan.
Pada beberapa klub yang masih eksis hingga kini, buruh dan serikat buruh berperan tak hanya sebagai basis pendukung tetapi juga sebagai embrio yang melahirkan klub-klub seperti Union Berlin. Klub yang berasal dari distrik Kopenick, Jerman, ini didirikan oleh sebuah federasi serikat buruh lokal. Pada pendiriannya saat itu, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) atau Federasi Serikat Buruh Bebas menjadi platform kelas pekerja untuk menyuarakan hak dan pandangan politik.
Hubungan sepak bola dan gerakan buruh juga bisa dilacak dari protes G20 di Hamburg, Jerman. Terlepas dari dekadensi para suporter St. Pauli ketika menyikapi genosida Israel terhadap Palestina, mereka tetap berperan dalam gerakan untuk mempersiapkan “neraka” bagi para taipan dan pembesar negara tersebut.
Sumber: dailymail.co.uk
Sepanjang helatan konferensi tingkat tinggi yang berlangsung pada Juli 2017 tersebut, otoritas Jerman merespons protes dengan membubarkan kamp-kamp peserta demo di Hamburg. Saat itulah St. Pauli yang didukung oleh suporternya mengambil peran dengan memberikan perlindungan bagi para demonstran untuk mendirikan tenda-tenda di bawah tribun utama Millerntor.
Dilansir dari espn.co.uk, mantan pelatih kepala dan direktur St. Pauli saat itu, Ewald Lienen, bahkan turut menyatakan penolakannya terhadap G20. Dalam barisan para demonstran tampak Lienen membentangkan spanduk bertuliskan “Time for outrage against G20! Time to become involved!”.
Selain keterlibatan supporter pada isu yang melampaui urusan di luar lapangan. Berbagai supporter juga tercatat melakukan upaya untuk mengembalikan sepak bola pada khitahnya, yakni olahraga yang lahir dari semangat solidaritas dan komunal para pendukungnya.
Dalam esai berjudul “Cara Suporter Mencintai Hannover 96”, Panditfootball pernah mengulas bagaimana fans klub tersebut melakukan protes terhadap kebijakan manajemen yang akan menjerumuskan tim kebanggan mereka ke pelukan investor. Dalam laga kandang saat menjamu Schalke 04 yang berlangsung pada 27 Agustus 2017, setiap sudut tribun Stadion AWD-Arena, yang berkapasitas 49 ribu penonton itu, dipenuhi dengan atmosfer kemarahan para suporter yang meneriakkan kata-kata umpatan dan menebar spanduk-spanduk bernada protes.
Amarah para suporter tersebut ditunjukkan untuk presiden klub Hannover 96, Martin Kind, yang memiliki hak untuk menguasai klub sepenuhnya. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh dewan pengawas klub, yang memutuskan untuk melepas 51% sahamnya pada awal Agustus 2017.
Upaya Martin Kind untuk mengontrol klub sepenuhnya dimungkinkan dengan cara meminta dispensasi kepada federasi sepak bola Jerman untuk tidak mengikuti aturan 50+1. Aturan 50+1 adalah aturan yang menyatakan tidak diperbolehkannya satu orang atau satu entitas untuk menguasai lebih dari 49% saham di sebuah klub. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penjualan saham mayoritas kepada investor luar, melindungi klub dari pemilik yang tidak bertanggung jawab, serta untuk mempertahankan nilai demokratis dari klub Jerman yang kepemilikannya dikuasai oleh suporter.
Sementara, dari apa yang ditulis Pandit saat itu, apa yang terjadi di Hannover 96 adalah sebaliknya. Hal inilah yang ditentang oleh suporter Hannover 96.
Memang, saat itu Hannover 96 berhasil merangkak naik untuk promosi ke liga utama Jerman. Namun, para suporter nyatanya tidak terpukau dengan semua itu. Dengan besarnya gelombang protes yang mereka tunjukkan di laga kandang pertama Hannover 96 di musim tersebut, adalah bukti bahwa bagi mereka, kepemilikan klub yang demokratis lebih mendesak untuk dijaga dibanding larut dalam euforia hanya karena Hannover bisa kembali tampil di Bundesliga.
Belum diketahui bagaimana nasib Hannover 96 pascaprotes tersebut. Dari berita yang berhasil penulis lacak, dalam artikel yang dirilis ESPN pada 2018, “Apakah presiden Hannover 96, Martin Kind, pada akhirnya akan berhasil melanggar aturan 50+1?”, tertulis bahwa Martin Kind menarik permintaan dispensasi tersebut dengan alasan bahwa Deutsche Fußball Liga (DFL) sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Bundesliga menolak tawarannya.
Apa yang dilakukan oleh suporter Hannover 96 dan mungkin juga oleh banyak suporter di belahan dunia lain–yang tak mungkin saya tuliskan di sini–adalah indikasi yang menunjukkan bahwa komersialisasi sepak bola merupakan kondisi yang belum usai. Dan perubahan atasnya masih sangat dimungkinkan. Ini tak lain karena–sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Kennedy dan David Kennedy–watak sepak bola itu sendiri yang memiliki sifat ganda yaitu maksimalisasi komersialisme atas berbagai atribut di dalamnya di satu sisi dan nilai-nilai komunalisme serta solidaritas sebagai watak yang melahirkan olahraga ini di sisi lain.
Meski dalam upaya tersebut suporter juga mendapat tantangan yang tak mudah: intimidasi dan kooptasi federasi serta investor, sudah seharusnya hal tersebut menjadi risiko yang memang mau tak mau perlu dihadapi mereka yang menginginkan perubahan yang lebih fundamental dalam struktur ekonomi sepak bola dan masyarakat secara lebih luas.
Mengutip apa yang Peter Kennedy dan David Kennedy sadur dari artikel Socialist Review, 2002:
Sepak bola adalah medan pertempuran, sekarang lebih dari sebelumnya. Sebagian besar penggemar marah atas eksploitasi yang didorong oleh keuntungan serta muak atas rasisme dan kebencian. Kita bisa dan harus membuat argumen untuk mengambil kembali sepak bola dari para kapitalis dan fasis, untuk mengubahnya menjadi apa yang selalu dijanjikan—dan masih bisa menjadi—permainan rakyat.
Catatan:
Esai ini pernah dipublikasi di zine Bandung Supporter Alliance, Edisi 6.
Penulis: Abdul Harahap
Editor: Dachlan Bekti
