Categories
Telusur

Berlayar Jauh di Negeri Orang, FOSPI Tak Lupa Rajut Solidaritas hingga Tuntut Majikan Penuhi Hak Akses WI-FI

Trimurti.id, TaiwanWalau rembulan datang, dan waktu menunjukan pukul delapan malam, suhu udara masih tetap saja terasa gerah di Dermaga Donggang, Taiwan. Bahkan nyaris tak ada angin bertiup kendati kawasan itu berada di pinggir pantai.

Seolah sudah terbiasa, suhu panas tak menjadi halangan bagi puluhan orang berkumpul di Solaran (tempat distribusi solar milik pemerintah untuk kapal nelayan). Mereka memanfaatkan ruang terbuka di sana yang cukup luas. Meski hanya duduk lesehan dengan beralaskan terpal besar.

Kegiatan perkumpulan yang berlangsung pada 22 September 2023 adalah pertemuan triwulan (tiga bulanan) yang diadakan Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI), sebuah organisasi para buruh kapal atau sering disebut anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di Taiwan. Pada pertemuan kali ini mereka akan membahas beberapa agenda seperti laporan keuangan organisasi dan keuangan Masjid, rencana milad organisasi, serta laporan dari gerakan kampanye hak atas akses Wi-Fi.

Pertemuan diawali dengan makan bersama. Beragam hidangan khas Indonesia disediakan oleh pengurus. Ada sop iga, pecel lamongan, dan nasi campur. Tidak hanya menggugah selera, tapi juga membangkitkan rindu kampung halaman bagi para perantau yang telah lama meninggalkan rumahnya.

Selesai makan bersama, pertemuan dibuka oleh Rofiq, sekretaris FOSPI yang berasal dari Blora, Jawa Tengah. Agenda terakhir adalah presentasi dari Jonathan Parhusip, mahasiswa asal Medan yang tengah mengambil gelar Doktor di salah satu universitas Taiwan. Dia juga relawan Stella Maris, NGO di bawah naungan Vatikan, yang selama ini mendampingi kerja advokasi yang dilakukan oleh FOSPI. Jonathan mempresentasikan progres dari kampanye hak atas akses Wi-Fi untuk para ABK selama melaut di atas kapal yang telah dijalankan oleh FOSPI.

Berkenalan dengan FOSPI

Taiwan adalah salah satu negara perikanan dan industri pengolahan ikan terbesar di dunia. Lebih dari sepertiga kapal penangkap ikan tuna dunia dioperasikan oleh perusahaan Taiwan dengan total armada penangkapan ikan jarak jauh lebih dari 2.000 kapal.

Capaian itu tidak lepas dari kerja keras para ABK yang hampir seluruhnya merupakan buruh migran. Sumber resmi Taiwan menyebutkan jumlah buruh asing yang berada di kapal Taiwan berjumlah 26.000 orang, namun LSM dan lembaga pemerintah AS menyebutkan angkanya sekitar 160.000 orang. Mayoritas buruh migran tersebut berasal dari Indonesia, daerah Pantai Utara Jawa tepatnya.

Para ABK yang berasal dari pesisir utara Jawa tersebut berkumpul di Taiwan dan membentuk paguyuban-paguyuban yang mengidentifikasi daerah asal mereka.  Setidaknya ada 10 paguyuban yang tergabung dalam FOSPI, yaitu Laskar Patih Sampun (LPS), Persatuan Pemalang Ikhlas (PPI), Tegal-Slawi, OPS (Tegal Surodadi), Lare Grage, Indramayu, Semarang, Cilacap, ORBAT (Batang), dan Brebes.

 

Selain sepuluh kelompok ini, ada juga satu kelompok lain yang bergabung, yakni Komunitas Kampoa. Satu-satunya komunitas nelayan Indonesia di bawah payung FOSPI yang tidak berdasarkan kampung halaman. Komunitas tersebut dinamai Kampoa Pos, sesuai dengan fakta mereka tinggal di tenda persinggahan sementara yang mereka bangun antara tahun 2010-2015 di Pelabuhan Perikanan Yanpu, Donggang.

FOSPI yang didirikan pada 2008, mulanya sebagai wadah menggalang dana untuk pembangunan Masjid. Untuk sekedar informasi, mayoritas buruh ABK beragama muslim sedangkan di Taiwan jumlah masjid cukup terbatas bahkan tak ada satupun masjid tersedia di daerah Donggang, tempat kebanyakan buruh ABK bekerja. Karena itulah masjid menjadi kebutuhan mendesak bagi mereka.

Pada 2016, FOSPI berhasil mengumpulkan dana untuk membeli sebuah bangunan berlantai 3 dengan harga NTD 5.500.000 atau setara dengan Rp. 2.750.000.000. Bangunan itu lalu direnovasi secara bergotong royong dan difungsikan sebagai masjid dengan nuansa Nusantara. Masjid yang diberi nama An Nur ini menjadi pusat ibadah dan berkumpul, atau sekedar rebahan untuk para ABK yang lelah setelah pulang melaut.

Tidak berhenti hanya sampai di situ, eksistensi FOSPI terus berkembang. FOSPI tidak lagi hanya mengurus keperluan masjid tetapi  hampir seluruh permasalahan ABK. FOSPI yang awalnya bermarkas di lantai 2 masjid An Nur kemudian menyewa sebuah bangunan sendiri tidak jauh dari lokasi masjid. Tempat ini menjadi sekretariat organisasi dan tempat berkumpulnya ABK dan teman-teman jaringan.

Seperti yang diungkapkan ketua FOSPI Mudzakir, selain menjaga silaturahmi antar sesama PMI ABK, FOSPI juga berperan memberikan bantuan dan pendampingan kepada para anggota/ABK yang terkena masalah. Masalah seperti perselisihan antara ABK dan majikan kapal, masalah kontrak kerja, masalah upah ABK yang tak dibayar, perkelahian antar anggota, hingga masalah asmara, akan berupaya diselesaikan oleh FOSPI.

FOSPI memiliki mekanismenya sendiri dalam menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang sederhana namun tetap demokratis. Dengan semangat persaudaraan dan pertemanan, FOSPI dapat bergerak dinamis, kelebihan yang tidak dapat dilakukan sebuah serikat yang kaku dan cenderung birokratis.

Walaupun merupakan perkumpulan yang informal, namun kerja-kerja yang dilakukan oleh FOSPI layaknya sebuah serikat buruh, bahkan melampaui itu. FOSPI menjadi perwakilan ABK dalam urusan yang melibatkan lingkungan sekitar, polisi, hingga pemerintah Taiwan, seperti dinas perburuhan atau dinas perikanan.

FOSPI saat ini memasuki masa kepengurusan ke-5 dan jumlah anggotanya telah mencapai 2300 orang. Gerakan yang dilakukan oleh FOSPI kini tidak terbatas pada penyelesaian kasus atau masalah ABK di sekitar Dermaga Donggang, tetapi juga berperan aktif dalam advokasi hak-hak buruh migran yang lebih luas.

Advokasi Hak Atas Wi-Fi.

Setahun belakangan ini, FOSPI tengah melakukan advokasi kewajiban setiap kapal untuk menyediakan Wi-Fi sebagai akses komunikasi dan informasi bagi para ABK. Advokasi ini digerakkan FOSPI bersama dengan teman-teman jaringan yang terdiri dari Global Labor Justice – International Labor Rights Forum (GLJ ILRF), Stella Maris, Taiwan Association for Human Rights, dan Humanity Research Consultancy.

Ada sebuah poster menggelitik dalam salah satu slide yang ditampilkan oleh Jonathan dalam presentasinya. Poster itu dipegang oleh salah satu ABK yang mengikuti aksi kampanye hak atas Wi-Fi, dan bertuliskan “NO WIFI NO WIFE”(Tidak ada Wi-Fi, tidak ada istri). Mungkin kutipan itu terlihat seperti lelucon. Padahal ini persoalan cukup serius, dan faktanya memang seperti itu.

Pasalnya sebuah kapal pencari ikan dapat pergi melaut selama empat bulan hingga satu tahun lamanya. Niscaya dalam jangka waktu selama itu para nelayan terisolasi, kehilangan komunikasi dengan dunia luar. Para ABK tidak bisa menghubungi sanak familinya, teman, atau pacar. Banyak kejadian yang menimpa ABK ketika pulang melaut, pacarnya sudah menikah dengan orang lain atau ternyata sudah diceraikan istrinya.

Kondisi yang lebih mengenaskan hingga perlakuan yang tidak manusiawi sering terjadi di atas kapal. Kerap dialami oleh para ABK, kondisi dan jam kerja yang layaknya kerja paksa, kurangnya stok makanan hingga membuat kelaparan, penganiayaan oleh ABK lain atau kapten kapal, hingga kematian. Semua ini terjadi tanpa ada sepengetahuan dunia luar, baik oleh pemerintah, aparat, dan keluarga.

Di bawah bayang-bayang silaunya industri perikanan Taiwan, armada penangkapan ikan Taiwan telah dikritik karena sejarah kekerasan dan kurangnya perlindungan terhadap buruh migran. Nelayan asing sering kali melaporkan bahwa mereka tidak mendapat bayaran, jam kerja yang panjang, serta kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh kapten dan petugas mereka, yang seringkali adalah orang Taiwan.

Karena itu FOSPI mendorong agar pemerintah Taiwan mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penyediaan akses Wi-Fi untuk seluruh nelayan di laut. Mudzakir mengatakan, Wi-Fi berperan sangat penting dalam memberikan akses untuk berkomunikasi dan memajukan kesejahteraan para nelayan, memperbaiki kondisi kerja dan hak-hak ketenagakerjaan, serta mencegah eksploitasi dan memastikan adanya akses terhadap mekanisme keluhan.

ILO juga telah mengatur dengan jelas bahwa seluruh nelayan dan pelaut harus mendapatkan akses internet di laut. Pada November 2017,”Konvensi tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan” Organisasi Perburuhan Dunia atau yang dikenal sebagai Konvensi ILO No. 188 (C188) mulai diterapkan setelah diratifikasi oleh sepuluh negara anggota. Konvensi tersebut menerapkan standar-standar internasional untuk keamanan di kapal-kapal penangkap ikan dan berlaku terhadap seluruh jenis industri perikanan komersial.

Selain menetapkan standar-standar tentang durasi kerja, langkah-langkah keamanan, dan akomodasi, C188 juga mewajibkan penyediaan perlengkapan komunikasi untuk seluruh kru di kapal-kapal perikanan. Saat ini alat komunikasi yang memungkinkan diaplikasikan di atas kapal adalah telepon dan Wi-Fi. Wi-Fi memiliki banyak kelebihan dibandingkan telepon satelit, yakni memungkinkan para nelayan mengirim pesan atau gambar, sesuai kebutuhan kepada keluarga, NGO, serikat pekerja. Dengan Wi-Fi para nelayan juga dapat mengakses berita, informasi dan hiburan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki aturan perlindungan buruh migran yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beleid terbaru ini menambah aturan mengenai hak-hak yang harus diperoleh buruh migran, salah satunya secara spesifik mengatur bahwa buruh migran Indonesia wajib memperoleh akses komunikasi.

Seperti yang dipaparkan oleh Jonathan, selama satu tahun ini, FOSPI telah banyak melakukan aksi dan pertemuan, mulai dari tingkat dermaga, tingkat nasional Taiwan dan Indonesia hingga kampanye keluar negeri seperti Amerika Serikat dan Eropa. Beberapa pertemuan dan forum penting telah dilakukan oleh kawan-kawan FOSPI, seperti berdiskusi dengan AFL-CIO (Asosiasi serikat buruh di A.S), ILO Jakarta, dan ILO Jenewa. Sekitar 2 bulan lalu FOSPI juga mendapat kesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Taiwan untuk membahas hak-hak ABK.

Gerakan kampanye hak akses WI-FI telah mencatatkan keberhasilan-keberhasilan penting. Jika semula pemerintah Taiwan hanya mensubsidi 80 kapal untuk menyediakan WI-FI, kini jumlah subsidi bertambah menjadi 400 kapal. Tak hanya pemerintah, seturut dengan itu Asosiasi Tuna Taiwan juga telah memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan mengimplementasikan kebijakan WI-FI untuk pekerja dalam empat tahun ke depan.

Sementara itu, Asosiasi Tuna Longline Donggang sudah memasang WI-FI di 40 kapalnya pada Desember 2022 dan 150 kapal sudah terpasang pada Agustus 2023. Ada pun Asosiasi cumi dan samba di Khaosiung menginformasikan bahwa 60 kapal mereka sudah memiliki WI-FI. Ini yang penting untuk diingat dan dicatat, perjanjian dagang US-Taiwan yang menegaskan tentang kesejahteraan ABK secara spesifik mewajibkan pemasangan Wi-FI, termasuk setiap kapal yang direnovasi.

Di akhir presentasinya, Jonathan menyampaikan rencana yang akan dilakukan ke depan. Perjuangan hak atas akses Wi-Fi masih panjang hingga tujuan utamanya berhasil dicapai, yaitu adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taiwan serta pentingnya mengawal implementasi regulasi tersebut.

Bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti perkembangan dan mendukung kampanye hak atas akses Wi-FI silakan kunjungi https://globallaborjustice.org/wifinowforfishersrights/ dan jangan lupa tanda tangani petisi di dalamnya.

Penulis: Hirson Kharisma

Editor: Dedi Muis

Foto: Na Utsing