Trimurti.id – Pada 21 April, ketika televisi, sekolah, dan kantor-kantor pemerintah merayakan Hari Kartini dengan kebaya dan upacara seremonial, seorang ibu di Sukahaji dipukul preman dan ormas di tanah yang sedang ia pertahankan. Ibu itu tak sedang berdemonstrasi. Ia tak membawa toa atau bambu runcing. Ia hanya berdiri, bersama ibu-ibu lain, mempertanyakan rencana pemasangan sepihak bedeng-bedeng di lahan bekas kebaraan, di atas luka yang belum dingin.
Itu bukan kericuhan. Itu penyerangan. Itu kekerasan yang ditujukan ke tubuh-tubuh paling berani yang berdiri tanpa tameng, tanpa alat pelindung, dan tanpa kekuasaan. Dan negara diam seperti biasa, seperti bangkai kucing di pinggir jalan yang tak ada yang mau sentuh, walau semua tahu baunya.
Para ibu itu tidak diam. Mereka tidak pergi. Mereka tetap di sana, walau siang dipukul dan malam dikepung. Bukan karena mereka kebal, tetapi karena mereka tahu: jika mereka pergi, tidak akan ada yang kembali. Dan di hadapan ketakutan yang dibiarkan tumbuh oleh kekuasaan, mereka memilih bertahan, walaupun tubuh mereka menjadi tameng dan suara mereka berubah menjadi ancaman.
Kekuasaan, sejak awal, tak dibangun untuk memahami kampung. Ia lahir dari logika maskulin: pengukuran, pengendalian, kalkulasi. Ia mengenal tanah sebagai bidang dan bangunan, sebagai aset. Tapi kampung tidak tunduk pada rumus semacam itu. Kampung bergerak dengan irama yang lebih cair, lebih ruwet, dan lebih dalam. Ia dipelihara oleh tangan-tangan yang tahu kapan air sumur mulai asin, kapan nasi harus dihemat, dan kapan bau api bukan berasal dari dapur.
Perempuanlah yang paling lama tinggal, dan paling awal bangun. Sebelum subuh, ketika gubernur atau wali kota dan pejabat lain masih tertidur, merekalah yang pertama kali tahu kalau harga cabai melonjak. Karena dari pasar induk ke warung kecil di ujung gang, seluruh rantai logistik kampung akhirnya bermuara ke mereka—yang harus memastikan anak-anak, suami, atau mertua tetap bisa makan pagi.
Mereka tidak bicara soal inflasi, tapi mereka menghadapinya setiap hari. Negara boleh tidak tahu berapa harga telur, tapi ibu-ibu itu tahu sampai satuan terkecil. Mereka tahu kapan hidup makin susah, bahkan sebelum pemerintah sempat merancang solusi.
Kampung diatur oleh perempuan, bukan karena mereka berkuasa, tapi karena merekalah yang menjaga hidup tetap berjalan. Dan kekuasaan tak bisa membaca itu, apalagi mendengarnya. Maka ketika para ibu berdiri dan bertanya, kekuasaan merasa terganggu.
Kekuasaan tidak terbiasa dijawab oleh yang tak memakai setelan atau gelar. Kekuasaan panik saat yang melawan adalah mereka yang sehari-hari bersitungkin di dapur dan ngurus cucian.
Itulah sebabnya, ketika Gubernur Dedi Mulyadi menggelar pertemuan di Gedung Pakuan dan undangannya dikirim langsung oleh Farhan, ibu-ibu itu tetap datang. Mereka sampai di halaman, bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga yang menuntut haknya. Tapi saat mereka berorasi, suara mereka dipotong oleh protokol yang menyuruh masuk ke dalam ruang rapat. Mereka menolak. Karena mereka tahu: begitu mereka masuk, segera mereka menjadi dekorasi dalam sebuah pertunjukan yang skenarionya sudah diketahui sejak awal.
Farhan sempat muncul. Ia datang hanya untuk mengantar undangan rapat, itu pun tiga jam sebelum jadwal rapat. Entah mengapa diantar begitu mepet dan harus Farhan yang mengantarkan undangan yang ia sendiri tidak hadir dalam itu pertemuan. Wali kota yang baru itu dengan gagah pernah berbicara di media tentang penertiban premanisme. Tapi di Sukahaji, yang diserang bukan preman, melainkan ibu-ibu yang menjaga lahan mereka yang dibakar. Kehadiran Farhan seperti hujan tipis di atas aspal panas—sebentar datang, tak menyisakan apa-apa.
Dedi Mulyadi pun datang ke kampung itu. Ia membawa kamera dan merekam. Video yang ia unggah menampilkan warga yang mendukung rencana pengosongan. Warga-warga yang mempertanyakan, menolak, atau mengungkap kekerasan, tidak terlihat. Seperti Pak Warsidi, pensiunan Angkatan Udara, yang bicara lantang di hadapannya, tak dimasukkan dalam video. Jelas itu bukan video dokumentasi, itu propaganda. Karena framing bukan soal teknis semata, tapi cara kuasa memilih siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus ditepikan dari layar.
Dan ketika malam datang, keteguhan itu kembali diuji. Sekitar pukul 21.30, segerombolan preman bersenjata tajam menyerang posko warga. Mereka tidak datang untuk diskusi. Mereka datang dengan pisau dan batu, menyerang paramedis yang berjaga, menghantam titik-titik bertahan warga. Tapi di sana, yang berdiri tetap para perempuan. Ibu-ibu yang tak sempat tidur. Yang tubuhnya menjadi dinding terakhir. Yang tahu persis: kalau mereka mundur, yang tersisa hanya sunyi dan debu.
Begitulah cara kekuasaan bekerja di negeri ini. Ia bukan hanya memukul, tetapi juga memilih siapa yang boleh bicara. Ia tidak hanya menggusur, tapi juga menghapus siapa pun yang melawan dari bingkai gambar. Perlawanan tidak hanya dilumpuhkan dengan pentungan, tetapi juga dengan kesunyian. Dan karena itu, perlawanan paling membandel justru lahir dari mereka yang tidak diundang ke konferensi pers di Gedung Pakuan, dari mereka yang terus berdiri, bahkan ketika dunia berusaha untuk tidak melihat.
Kita sudah melihat semua ini. Bukan satu atau dua kali. Yu Patmi menyemen kakinya sendiri demi tanahnya di Kendeng. Bu Sumarsih berdiri di Kamis-Kamis penuh abu. Teh Eva yang teriakannya di Tamansari lebih nyaring daripada toa aparat. Ibu-ibu Dago Elos yang menggugat pemalsuan Muller bersaudara. Teh Yuli dari Sukahaji yang kemarin dihantam para premannya Suherman. Mereka tidak datang dari sekolah politik. Mereka lahir dari dapur, dari ruang tamu yang dijejali perabotan dan motor saat malam, dari got, dari peluh. Dari luka.
Keberanian mereka bukan sesuatu yang dicetak di mug seminar atau pidato resmi. Keberanian mereka datang dari urat leher yang menegang setelah tak tidur semalaman. Dari air mata yang ditahan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak punya waktu untuk menangis.
Mereka tahu bahwa cinta pada rumah tidak bisa dijelaskan kepada aparat atau pejabat, sebab cinta itu berwujud panci penyok, genteng bocor, dan suara anak-anak bermain layangan di sore hari.
Cinta mereka tidak bisa dipetakan dalam rencana tata ruang, tapi bisa dirasakan dalam tiap jengkal tanah yang mereka pertahankan. Cinta yang bertahan di tengah penggusuran adalah cinta yang tumbuh dari luka, bukan dari bunga. Cinta seperti ini tidak mencari persembunyian, ia justru membangun benteng perlindungan. Cinta yang hidup di posko darurat niscaya menjaga bara di tengah malam yang dingin, menghadang bedeng-bedeng yang hendak dipatok paksa. Cinta seperti ini tidak sekadar bertahan hidup, tapi bertahan agar hidup bisa terus bersama—meski dunia terus mencoba memisahkannya.
Yang berdiri di sana bukan tokoh sejarah, bukan pahlawan dari buku sekolah. Mereka adalah perempuan-perempuan yang tubuhnya memar, tapi suaranya tak padam. Mereka tidak menangis untuk didengar. Mereka tidak bicara untuk dikutip. Mereka hanya ingin hidup tanpa dijajah lagi, walaupun bentuknya kini bukan lagi kolonialisme, melainkan pemagaran, penggusuran, dan pengingkaran dari negara sendiri.
Penulis: Zen RS
Editor: Dedi Muis
