Trimurti, Cianjur–Kamis, 17 Juli 2025, ratusan warga yang berasal dari Desa Sukatani, Desa Cipendawa, dan Desa Sindangjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdemonstrasi di depan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP). Massa menuntut agar pihak taman nasional membatalkan rencana sosialisasi kegiatan Verirlap (Verifikasi dan Orientasi Batas) dan Tata Batas yang sebelumnya telah ditolak warga melalui kepala desa.
Sumber: Dokumentasi Warga
Sejak pukul 14.00 WIB, warga melakukan pawai dari kediaman mereka ke Kecamatan Pacet menuju kantor Balai Besar TNGGP yang berlokasi di Jalan Kebun Raya Cibodas, Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Demonstrasi ini merupakan respons atas surat undangan sosialisasi bernomor UN.5/BT.20/WI.1/B/7/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang diterbitkan oleh Balai Besar TNGGP.
Sumber: Dokumentasi Warga
Sebelumnya, warga juga telah menerima surat lain dari Bidang PTN Wilayah I Cianjur bernomor UN.210.IT.2/WI.1/B/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 terkait verifikasi lapangan lahan garapan. Surat tersebut dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 08.00 WIB di lahan garapan masing-masing dengan agenda “Verifikasi lapangan lahan garapan”.
Sumber: Aliansi Masyarkaat Gede Pangrango (AMGP)
Baca juga: Warga Sukatani Tolak Proyek Geothermal, Datangi Kepala Desa Usai Terima Kabar Pengosongan Lahan
Alih-alih mendapatkan ruang untuk menyampaikan tuntutan, warga justru dihadapkan oleh puluhan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Kepolisian dan satpam Taman Nasional. Puluhan aparat bahkan telah membangun barikade di akses masuk ke kantor Balai TNGGP dan menghalang-halangi warga untuk masuk dan menyampaikan tuntutan mereka.
Sumber: Dokumentasi Warga
Bentrok pun tak terhindarkan antara warga yang mencoba masuk dengan aparat yang bersikeras menghalangi warga dengan cara represif. Menurut keterangan salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya, beberapa warga sempat ada yang ditarik masuk ke kantor tersebut. Tak lama kemudian mereka dikeluarkan kembali. Entah apa yang dibicarakan di dalam, namun mereka mengaku kepada warga lainnya bahwa tidak ada satu pun yang diputuskan.
Baca juga: Saat Demam Panas Bumi Melanda Gede Pangrango
“Tidak ada pembahasan mengenai verifikasi lapangan dan lahan garapan, warga akan tetap bertani seperti biasa di lahan mereka dan tetap menolak geothermal,” ucap warga tersebut kepada Trimurti melalui sambungan telepon.
Penolakan warga ini dipicu karena rencana verifikasi lapangan dan lahan garapan tersebut merupakan bagian dari agenda besar Proyek Strategis Nasional (PSN) pemanfaatan panas bumi atau Geothermal di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Baca juga: Deklarasi Warga Gede Pangrango: Tolak Proyek Geothermal Tanpa Syarat!
Berdasarkan surat dari Bidang PTN Wilayah I yang tertanggal 4 Juli 2025, kegiatan verifikasi lapangan ini dilakukan untuk pemutakhiran data penggarap lahan di area PSN, di kawasan TNGGP.
“dalam rangka pemutakhiran data penggarap lahan pada area Proyek Strategis Nasional (PSN) pemanfaatan panas bumi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), pada wilayah Seksi PTN Wilayah I, Bidang PTN Wilayah I Cianjur”, sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.
Menurut salah satu warga yang mengaku sempat dipanggil pihak Polres, ia diberitahu bahwa rencana verifikasi lapangan dan lahan garapan tersebut ditujukan untuk biaya menghitung kompensasi atau ‘uang kerohiman’. Sejumlah uang tersebut kelak akan diberikan kepada warga yang lahannya digusur untuk Geothermal.
Reporter: Abdul Harahap
Editor: Deni Rustana
