Categories
Kabar Perlawanan

PLN Melanggar Perintah Wakil Bupati

Trimurti.id, Pocoleok– Pada hari ini, Rabu, 30 Agustus 2023, pihak PLN kembali mendatangi wilayah Pocoleok. Seperti biasa, kehadiran mereka dikawal ketat oleh aparat keamanan gabungan, yang terdiri dari Polisi dan TNI. Dari pantauan warga, sekitar 30-an aparat gabungan mengawal kehadiran pihak PLN. Namun kehadiran mereka sudah diketahui oleh warga Pocoleok sebelumnya. Menanggapi kehadiran mereka, sejak pukul 08.30, warga sudah mendatangi simpang Tiga Lungar, tempat warga biasa melakukan penghadangan sebelumnya. Warga penolak Geothermal berdatangan dari beberapa kampung sekitar, seperti Lungar, Tere, Jong, Rebak, Nderu, Mori, Cako, Mocok dan Mucu.

Jalannya Aksi Warga

Sekitar pukul 10.00 WITA, simpang tiga Lungar, yang selama ini sudah tenar dengan sebutan “Simpang Tiga Bupati Kaku”, sudah dipenuhi masyarakat Pocoleok yang  menolak kehadiran Geothermal. Di simpang tiga tersebut, sekitar delapan orang aparat TNI sudah siaga. Melihat kehadiran aparat, ibu-ibu segera mengomel dan mengomentari. Mereka menyesalkan kehadiran pihak aparat yang selalu saja meresahkan warga. Ditambah, warga kecewa karena kehadiran pihak-pihak tersebut jelas-jelas melanggar perintah wakil bupati, Heribertus Ngabut, pada waktu aksi warga Pocoleok di kantor bupati, 09 Agustus 2023 kemarin.

Sambil menunggu, warga bercerita dan menyayangkan tindakan PLN dan perusahaan, yang sudah dengan tahu dan mau, melanggar perintah wakil bupati sebelumnya. Beberapa ibu berinisiatif menanyakan maksud kehadiran aparat tersebut. Namun pihak aparat hanya menjawab bahwa kehadiran mereka di Pocoleok hanya melaksanakan perintah atasan. Mereka sebetulnya tidak mengetahui apapun yang terjadi di Pocoleok pada saat ini.

Setengah jam menunggu, warga mendengar suara beberapa kendaraan yang sedang bergerak ke arah kerumunan warga. Dari jarak beberapa puluh meter, sebuah mobil patwal aparat kepolisian muncul, diikuti oleh mobil mewah berwarna hitam, lalu truk keranjang milik satuan kepolisian resort Manggarai. Di belakangnya, beberapa unit sepeda motor kepolisian turut membuntuti dan mengiringi rombongan itu.

Melihat kehadiran mobil patwal tersebut, warga langsung menghadang di jalan. Kerumunan warga beberapa kampung itu segera memenuhi badan jalan. Mereka mulai melakukan aksi protes dan menuntut agar diberikan penjelasan resmi dari pihak terkait, berkaitan dengan kedatangan mereka. Aparat keamanan segera turun dan meminta kerumunan warga agar segera menyingkir dari jalanan. Namun warga tetap bersikeras tidak mau pindah dari jalan, sebelum rombongan itu menjelaskan maksud kedatangannya. Malahan, warga yang baru datang dari kampung jauh segera memadati kerumunan warga di jalan, semakin menambah jumlah massa. Aksi protes, yel-yel dan nyanyian terdengar dari kerumunan warga. Tidak sedikit pun dari pihak warga itu beranjak dari badan jalan.

Beberapa ibu dan anak muda segera menuntut pihak PLN segera turun dari mobil, untuk memberikan penjelasan resmi terkait kehadirannya di Pocoleok. Namun rombongan PLN itu tetap tidak mau turun. Sebaliknya, aparat kepolisian segera turun dan langsung berhadapan dengan warga. Mereka juga memperketat penjagaan di sekitar mobil mewah yang ditumpangi pihak PLN dan perusahaan. Maka, untuk ke sekian kali, warga diatur untuk diperhadapkan dengan aparat keamanan, bukannya dengan pihak yang berkepentingan dengan proyek geothermal tersebut. Warga pun tidak mendapat penjelasan langsung dari perusahaan dan PLN, pihak yang berkepentingan dengan proyek geothermal yang direncanakan di Pocoleok. Karena mendapat perlakuan demikian, warga bereaksi balik. Warga mulai mengutuk dan menyayangkan rombongan itu. Sambil berkomentar, warga menambah jumlah barisan di badan jalan. Pihak ibu-ibu tetap menjadi yang paling berani, paling agresif melawan dan menghadang.

Kerumunan warga Pocoleok sulit ditembus, juga komentar dan reaksi warga susah dihentikan. Warga tetap tidak mau beranjak dari jalanan. Situasi itu berlangsung cukup lama, dan warga tetap tidak mau kompromi. Kemudian beberapa aparat keamanan segera meminta izin warga agar memberi ruang bagi kendaraan rombongan itu untuk berbalik arah.

Sekitar pukul 11.20 WITA, rombongan itu segera berbalik arah dan bergegas kembali ke arah Ruteng. Sementara itu, warga Pocoleok yang hadir pada aksi spontan hari ini tetap berjaga-jaga di sekitar lokasi simpang tiga Lungar, sambil memastikan rombongan itu benar-benar meninggalkan wilayah Pocoleok.

Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok menghadang aparat kepolisian yang ingin masuk ke wilayah mereka

Melanggar perintah Wakil Bupati

Penghadangan pada hari ini memang berlangsung cukup menegangkan. Hanya saja, tidak ada tanda-tanda kekerasan dari kedua belah pihak.

Namun, penghadangan warga pada hari ini, selain karena alasan-alasan yang selama ini selalu disampaikan warga, juga terutama karena alasan perintah/larangan langsung wakil bupati, Heribertus Ngabut, pada tanggal 09 Agustus 2023 kemarin. Pada saat audiensi tersebut, Heribertus Ngabut memerintahkan pihak perusahaan dan PLN serta aparat keamanan untuk menghentikan aktivitas di Pocoleok untuk sementara, sambil menanti keputusan lebih lanjut dan diskusi dengan warga Pocoleok.

“Mereka sengaja datang mengganggu ketenteraman kami di sini. Padahal sudah jelas perintah dari pak wakil bupati waktu demo di Ruteng. Mereka yang datang hari ini, juga saya lihat mukanya di kantor bupati. Mereka tau itu perintah. Hanya mereka sengaja paksa diri datang lagi.” Tegas ibu Paulina Imbut.

“Saya sedang bekerja di kebun tadi. Tetapi saya mendengar teriakan, ada yang datang lagi. Saya langsung ke sini saja. Mereka sudah keterlaluan. Padahal sudah dilarang oleh pak Heri Ngabut. Saya sangat marah. Ini sudah keterlaluan.” Tambah ibu Elisabeth Lahus.

“Mereka sudah melanggar perintah salah satu pimpinan wilayah, yakni Wakil Bupati. Tapi saya menilai bahwa perintah itu, jika pakai istilah orangtua, hanya sebatas tombo lègang lonto (tidak ada tanggapan serius, tetapi hanya sebatas menenangkan dan membubarkan massa aksi). Memang kita pahami, pak wakil tidak terlibat dalam penerbitan SK itu. Beliau sendiri sudah sampaikan waktu aksi kami. Selain itu, Bupati juga tidak menanggapi tuntutan warga Pocoleok saat aksi di Ruteng. Buktinya, belum ada kejelasan mengenai keputusan itu sampai hari ini.” Tegas Bapak Agustinus Tuju.

Sejak perintah itu dikeluarkan, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari keputusan tersebut. Warga Pocoleok masih menanti kelanjutan dari keputusan yang disepakati di ruang pertemuan kantor bupati Manggarai pada saat aksi kemarin.

 

Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok

Narahubung:

  1. Milin (081 237 028 177)
  2. Ergen (081 241 431 170)
  3. Karlos (081 238 531 590)
  4. Trisno (081 284 829 850)