Categories
Kabar Perlawanan

FPPB: Upaya Kriminalisasi Terhadap Fatricia Ain

Trimurti.id, Buol—Sabtu 16 Maret 2024, salah satu keluarga Petani Plasma di Buol, Fatricia Ain, menghadap panggilan Polda Sulawesi Tenggara. Dalam rilisnya, Forum Petani Plasma Buol (FPPB) menerangkan bahwa panggilan tersebut berkaitan dengan laporan dari PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) yang melaporkan Fatricia karena dianggap menghasut petani untuk menghentikan kegiatan operasional perkebunan yang berlangsung sejak 8 Januari 2024 hingga 19 Januari 2024.

Fatrisia Ain menjalani pemeriksaan untuk dimintai klarifikasi oleh Penyidik dari Unit Tipidter Polda Sulawesi Tengah sejak pukul 13.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA. Pemeriksaan tersebut dilanjutkan lagi tanggal 17 Januari 2024. Termasuk rencana pemeriksaan pemilik lahan plasma lainnya, Seniwati.

Fatrisia Ain menghadiri undangan pihak penyidik dengan harapan untuk memberikan informasi yang jelas terkait masalah plasma ini. Dia mengharapkan pihak kepolisian secara khusus, dalam hal ini penyidik, akan bertindak obyektif atas masalah ini.

Keputusan para pemilik lahan untuk melakukan aksi mogok dilatari alasan bahwa PT HIP tidak mau melunasi kewajibannya. Selama puluhan tahun bermitra, petani plasma di Buol tidak pernah mendapatkan bagi hasil. Sebaliknya PT HIP justru membebani petani dengan hutang hingga Rp590 Miliar.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh petani pemilik lahan, namun belum ada satu pun yang berhasil. Dalam rilisnya, FPPB menyebutkan bahwa mereka telah melaporkan ulah PT HIP ke DPRD Kabupaten Buol. Laporan tersebut direspon oleh DPRD setempat dengan mebentuk PANSUS. Namun demikian, pembentukan tim tersebut tidak menghasilkan kontribusi apapun terhadap laporan yang diajukan oleh FPPB.

“Tidak menghasilkan rekomendasi, padahal menemukan masalah,” tulis FPPB dalam rilisnya.

Selain itu, FPPB juga melaporkan ulah PT HIP ke Pj. Bupati Buol. Laporan tersebut juga menghasilkan tim yang ditugaskan untuk mengkaji laporan petani pemilik lahan. Namun, sama halnya dengan pansus, tim ini pun belum menghasilkan penyelesaian.

Di saat petani sedang mengikuti Sidang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), laporan terhadap Fatrcia muncul.

“Pelaporan PT. HIP adalah upaya kriminalisasi untuk menghentikan perjuangan petani sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2021 lalu yang mengakibatkan 5 orang petani dipenjarakan,” jelas FPPB dalam rilis mereka.

 

Reporter: Abdul Harahap

Editor: Elijah Warobay