Minggu, 8 Maret 2026, massa aksi yang tergabung dalam Simpul Puan menggelar aksi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2026 di Cikapundung Riverspot, Kota Bandung. Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema “Perempuan Bangkit Kembali, Hancurkan Jeruji Fasisme.”
Berdasarkan pantauan awak Trimurti.id, sekitar pukul 15.00 WIB aksi diawali dengan pawai dari titik 0 km Bandung menuju titik utama aksi di Cikapundung Riverspot. Aksi ini digelar dengan berbagai kegiatan, seperti mimbar bebas, pertunjukan seni, dan lapakan yang digelar oleh berbagai komunitas yang terlibat. Sesekali massa aksi berteriak, “Hidup buruh perempuan!”
Levi dari Simpul Puan mengatakan bahwa secara umum tuntutan mereka adalah hak-hak dasar perempuan, salah satunya hak perempuan buruh tani. Menurut Levi, penindasan terhadap perempuan yang saat ini terjadi dipicu oleh sistem kapitalisme di Indonesia. Situasi itu kemudian diperburuk oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tengah meningkat juga turut berdampak pada perempuan.
Rizky Alita Istiqomah, salah satu anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK) Jawa Barat yang turut hadir dalam IWD 2026, mengatakan bahwa buruh pendidikan di kampus—khususnya dosen perempuan—masih banyak yang diintimidasi dan belum mendapatkan upah secara layak.
“Banyak sekali dosen—baik di swasta maupun di negeri—yang tidak mendapatkan upah layak atau mendapatkan upah di bawah standar hidup layak,” ujar Rizky.
Menurut Rizky, IWD 2026 menjadi wadah bagi para buruh perempuan—khususnya yang bekerja di sektor pendidikan seperti dosen—untuk mengekspresikan permasalahan yang mereka rasakan, mulai dari intimidasi, tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, hingga upah di bawah upah minimum.
Ia juga menyoroti timpangnya perlakuan kampus terhadap dosen perempuan.
“Struktur rektorat di kampus banyak didominasi oleh kaum laki-laki, baik itu rektorat, dekanat, dan sebagainya,” ujar Rizky.
Berdasarkan pengalamannya, Rizky pernah mengalami diskriminasi saat mengajukan jabatan struktural. Pengajuan tersebut ditolak, dengan salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena ia seorang perempuan.
“Salah satu alasannya karena saya perempuan dan waktunya tidak fleksibel, kata mereka. Kemudian banyak pekerjaan yang tidak mendukung penelitian sehingga [perempuan] sibuk dengan kegiatan rumah tangga saja. Menurut saya itu sangat diskriminatif terhadap dosen perempuan maupun dosen laki-laki,” lanjut Rizky.
Rizky juga sedang menjalani proses tripartit di Dinas Ketenagakerjaan.
“Saya mendapat intimidasi setelah melaporkan pihak kampus untuk menuntut hak-hak saya, khususnya gaji pokok, tunjangan fungsional, serta pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dilakukan. Karena itu saya melaporkannya ke pengawas ketenagakerjaan, namun yang saya dapat justru intimidasi: jika tidak mau mencabut laporan, saya tidak bisa bekerja. Terbukti, selama dua semester ini saya tidak diberikan jam mengajar—nol SKS,” tutur Rizky.
Rizky merupakan salah satu pemohon dalam judicial review undang-undang tentang dosen. Ia dan serikatnya meminta agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “di atas kebutuhan minimum” agar ditegaskan besaran nilainya.
“Pasal itu sangat kuno dan tidak konkret nilainya, sehingga kami meminta mahkamah menafsirkan gaji pokok setara dengan UMR perguruan tinggi setempat,” ujarnya.
Sementara itu, Dedes, salah satu massa aksi, mengatakan bahwa tuntutan tahun ini merupakan hasil konsolidasi antara berbagai sektor.
“Misalnya dari sektor pendidikan, kami meminta agar pendidikan tidak mahal dan aksesnya diberikan untuk seluruh rakyat. Dari sektor lingkungan, lebih banyak ditindaklanjuti kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Dari sisi perempuan, terutama soal visum berbayar bagi korban—itu sangat meresahkan,” tutur Dedes.
Dedes yang juga merupakan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) turut menyoroti bagaimana kampus masih jauh dari predikat ruang aman.
“Jujur itu mengkhawatirkan. Meskipun sekarang sudah lebih baik dari kondisi pencahayaan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak ruang-ruang di UPI, terutama pada malam hari, yang remang-remang. Keamanannya masih sangat minim,” ujar Dedes.
Ia juga bercerita bagaimana toilet di kampusnya belum menyediakan kebutuhan khusus bagi perempuan.
“Seharusnya kebutuhan khusus ini diberikan sebagai hak perempuan. Kondisi toilet di UPI masih banyak yang buruk, tidak ada pembalut—jangankan pembalut, sabun dan airnya pun masih bermasalah. Kunci pintunya juga masih banyak yang rusak, dan itu tentu menambah kekhawatiran perempuan saat berada di sekitar kampus,” ujar Dedes.
Berangkat dari situasi tersebut, Dedes berharap agar mahasiswa dapat terus ikut terlibat dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia.
“Karena baik di Indonesia, di Bandung, maupun di tingkat internasional, kita masih menyaksikan penindasan terhadap perempuan dan rakyat. Apalagi Palestina dan Iran, kondisinya sekarang sangat mengkhawatirkan,” ujar Dedes.
Reporter: Deni Rustana
Editor: Ilyas Gautama
