Trimurti.id – Hampir setiap hari, satu minggu ke belakang, serikat-serikat buruh di Finlandia mengumumkan bahwa anggotanya akan mengambil bagian dalam aksi di awal Februari. Aksi-aksi itu ditujukan untuk menekan pemerintah agar membatalkan rencana yang akan melemahkan posisi buruh di pasar tenaga kerja.
Selain rencana yang itu, dikabarkan juga bahwa pusat penitipan anak di wilayah metropolitan Helsinki akan ditutup pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2024. Penutupan terkait pemogokan yang digalang oleh staf pengajar. Pada hari Rabu (31/01/24), Serikat Buruh Kertas juga ikut serta dan mengumumkan bahwa 3.000 anggotanya akan berhenti bekerja di pagi tanggal 1 Februari selama dua hari.
Pemogokan atau aksi lainnya?
Dosen senior di Åbo Akademi, Mika Helander, mengatakan kepada Yle bahwa dia akan menggambarkan gelombang aksi buruh yang akan datang sebagai protes atau ekspresi yang lebih luas dari sikap politik gerakan serikat buruh.
“Istilah mogok kerja mungkin kurang menjelaskan dalam hal ini, meski dilakukan dalam bentuk pemogokan dan penghentian kerja. Tujuannya jelas untuk menyampaikan pesan politik,” ujar Helander.
Meskipun di beberapa tempat, aksi minggu depan itu dipandang sebagai pemogokan umum, namun Mika Helander menganggap istilah tersebut sulit untuk didefinisikan. Finlandia pernah mengalami pemogokan umum pada tahun 1917 yang jelas-jelas bersifat politis, dan pemogokan lainnya yang serupa terjadi pada tahun 1956.
Protes yang direncanakan saat ini dapat berubah menjadi pemogokan umum, ujarnya, namun hal ini memerlukan konsolidasi bersama yang lebih luas dari organisasi-organisasi serikat buruh di tingkat pusat. Dalam situasi saat ini, berbagai serikat buruh telah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dalam protes tersebut. Sampai saat ini belum ada koordinasi yang luas dan menyeluruh.
Meski syarat untuk mengumumkan pemogokan cukup ketat bagi serikat-serikat buruh besar, namun, menurut Helander, dampak praktis pada minggu depan mungkin akan sangat mirip dengan pemogokan umum jangka pendek.
Hal-hal yang bersifat politis
Pemerintah dinilai telah menistakan hak-hak buruh yang melandasi aksi-aksi buruh itu terjadi. Dalam rencana tersebut dijelaskan bahwa hak atas tunjangan pengangguran akan disunat, dan sebagian cuti sakit tidak dibayar.
Pemerintah juga ingin memuluskan perusahaan untuk mengganti syarat dan peraturan kerja dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di seluruh sektor. Sementara kontrak PKB yang berlaku telah disepakati oleh sebagian besar buruh.
Tradisi mogok kerja di Finlandia biasanya digalang selama perundingan PKB, yang bertujuan untuk menekan pengusaha selama proses negosiasi.
Ini merupakan sesuatu yang berbeda.
“Istilah ‘pemogokan politik’ kini digunakan, namun nama yang lebih baik untuk hal ini adalah pernyataan politik, dan dalam istilah konkretnya, pemogokan dan protes. Hal ini dapat menggambarkan tujuan mereka dengan lebih baik,” jelas Helander.
Ia juga menunjukkan bahwa sasaran protes adalah pemerintah negara tersebut, bukan secara langsung pengusaha atau Perjanjian Kerja Bersama.
Masalah perburuhan berskala besar terakhir di Finlandia terjadi pada masa pemerintahan Juha Sipilä (Pusat) yang menjabat dari tahun 2015 hingga 2019.
“Dulu banyak aksi buruh, tapi menurut saya tidak seluas ini. Ada demonstrasi di awal tahun 1990-an terkait rencana pelemahan tunjangan pengangguran. Saat itu, ada ancaman pemogokan umum sebanyak tiga kali, menyebabkan pemerintah serta konglomerasi menyerah. Itu mungkin yang paling mendekati situasi ini,” kata Mika Helander.
—
Diterjemahkan dari artikel https://yle.fi/a/74-20071259
Tulisan dan alih bahasa: Dedi Muis
Editor: Elijah Warobay