Trimurti.id—Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “nyinyir” memiliki makna “mengulang-ulang perintah atau permintaan; nyenyeh; cerewet”. Dalam arena perdebatan politik dan gerakan sosial, watak nyinyir ini mewujud pada diri seorang pengamat yang gagal melakukan pembacaan dialektis terhadap realitas yang terus berubah dan, sebagai gantinya, hanya bisa mengomeli keadaan dengan terus-menerus mendiktekan instruksi organisasional yang itu-itu saja.
Bagi Lenin, perilaku itu menunjukkan postur seseorang yang “bergumam dengan ketenangan sehabis makan malam”. Kalimat tersebut ditarik dari The Economic Content of Narodism yang ia tulis untuk mengevaluasi kerangka teoretis kaum liberal-Narodnik; yang mengabaikan pergolakan riil di lapangan, demi memproduksi instruksi-instruksi abstrak untuk mengorganisir keadaan dari jarak yang aman.
Praktik mendiktekan skema abstrak pada realitas material secara terus-menerus inilah yang diklasifikasikan Lenin, masih dalam paragraf yang sama dengan kalimat sebelumnya, sebagai sikap “romantis yang naif serta reaksioner pada saat yang sama”.
Paralelisme postur tersebut dapat dilihat dengan nyaris konsisten pada tiga esai Abdil Mughis Mudhoffir—”Darurat Aktivisme Borjuis” (2024), “Bahaya Laten Gerakan Rimpang” (2025), dan “Oligarki Terus Berkuasa Selama Gerakan Tetap Rimpang” (2026). Ketiga teks ini dibangun di atas kerangka analitik dan pola argumentasi yang mirip. Pertama, ketiganya berangkat dari diagnosis yang sama: bahwa aksi-aksi protes massa yang spontan, cair, dan tanpa pemimpin formal selalu berujung pada kebuntuan strategis dan rentan dibajak oleh faksi-faksi oligarki.
Kedua, kegagalan tersebut dijelaskan melalui analisis struktural yang identik: bahwa atomisasi gerakan sosial hari ini adalah konsekuensi logis dari kapitalisme neoliberal yang telah menghancurkan basis perjumpaan kelas buruh melalui skema kerja fleksibel dan gig economy.
Ketiga, setelah melakukan pembedahan atas kondisi mutakhir tersebut, ketiga esai ini berulang kali bermuara pada satu konklusi preskriptif yang diulang-ulang: imperatif untuk meninggalkan model gerakan horizontal dan menuntut dibangunnya kembali organisasi kelas buruh yang terstruktur, sentralistik, dan berpijak pada partai politik.
Kecenderungan preskriptif juga ditemukan dalam artikel Roy Murtadho dan Siti Barokah bertajuk “Urgensi Melampaui Gerakan Leaderlessness, Bangun Partai Progresif, dan Perhebat Pengorganisasian” (2026). Di satu sisi, tulisan Roy dan Barokah ini—yang tampil lebih dialektis karena, salah satunya, menyarankan pentingnya penyelidikan material seperti tradisi turun ke bawah (turba) sehingga kadar pedantisnya berkurang—dapat memahami bahwa ketidakpercayaan kaum muda kepada partai memang berangkat dari fakta yang valid terkait praktik korup dan hierarkis di dalam institusi politik.
Namun, letak ketergelincirannya adalah saat ketidakpercayaan tersebut dianggap bermutasi menjadi “wabah esensialisme”: memberi status terhadap partai sebagai entitas yang inheren jahat, dari sananya korup, dan tidak memungkinkan untuk berubah.
Jika kaum muda dituduh esensialis karena meragukan partai akibat realitas kebusukannya, para penulis itu juga menunjukkan kecenderungan esensialisme bentuk lain: yakni fiksasi pada “bentuk partai” kepemimpinan tradisional sebagai satu-satunya wujud politik yang sah.
Namun, letak ketergelincirannya muncul ketika mereka memperlakukan model kepartaian dari masa lalu tersebut sebagai standar yang dapat direplikasi begitu saja. Alih-alih secara dialektis merumuskan wujud organisasi politik jenis baru yang mampu mewadahi watak fleksibel kelas buruh mutakhir, mereka justru menuntut kenyataan objektif hari ini untuk menyesuaikan diri dan mundur ke dalam skema peninggalan epos sebelumnya.
Partai politik tidak bisa diturunkan dari langit sebagai cetak biru abstrak yang dipaksakan dari luar ke atas kenyataan objektif massa. Dalam penalaran materialisme dialektik, rumusan strategi tumbuh sejalan dengan pergeseran relasi produksi, bukan dengan mengharapkan agar kenyataan objektif menyesuaikan diri dengan skema abstrak dari kepala sang pemikir.
Pemaksaan cetak biru ini mengingatkan kita pada problem yang dilakukan kelompok sosialis “kritis-utopis” pada paruh pertama abad ke-19 yang pernah dikritik keras oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Partai Komunis.
Para pemikir utopis (seperti Saint-Simon, Fourier, dan Owen) sejatinya mampu melihat kontradiksi kapitalisme, tapi mereka memisahkan diri dari arena perjuangan kelas yang sesungguhnya. Alih-alih merumuskan taktik dari inisiatif historis yang muncul dari kelas buruh, mereka memaksakan rancangan organisasi masyarakat dari cetak biru mereka sendiri.
Melalui kritik terhadap postur “pembaru universal” tersebut, Marx dan Engels memperingatkan: “Kesimpulan-kesimpulan teoretis kaum Komunis sama sekali tidak didasarkan pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang diciptakan, atau ditemukan, oleh ‘pembaru universal’ mana pun. Ia sekadar merupakan ekspresi umum dari hubungan-hubungan aktual yang lahir dari perjuangan kelas yang ada, dari gerakan historis yang sedang berlangsung di depan mata kita.”[1]
Peringatan bahwa teori gerakan tak bisa diturunkan dari cita-cita abstrak masa lalu menjadi semakin relevan ketika kita menghadapkan tuntutan organisasional pada realitas material dan kesadaran politik kaum muda hari ini.
Keterputusan antara diagnosis struktural dan preskripsi organisasional masa lalu terlihat lebih telanjang ketika dihadapkan pada data empiris mengenai tingkat ketidakpercayaan kaum muda terhadap institusi politik formal hari ini. Berbagai riset menunjukkan bahwa penolakan untuk berpartai bukanlah sebentuk kebodohan ideologis, melainkan memiliki basis rasional yang berpijak pada kebangkrutan institusi itu sendiri.
Temuan The Conversation (2018), misalnya, memperlihatkan bahwa pilihan politik anak muda tidak lagi didikte oleh dogma atau ikatan ideologis kepartaian, melainkan sangat ditentukan oleh rekam jejak kinerja kandidat secara rasional (77 persen).[2] Runtuhnya ilusi pada ideologi partai ini konsisten dengan temuan Katadata Insight Center (2023) yang juga mencatat rekam jejak sebagai faktor determinan utama (35,5 persen) dibandingkan status kepartaiannya.[3]
Kemandirian rasional tersebut berbanding lurus dengan hancurnya tingkat kepercayaan (trust) kaum muda terhadap entitas partai. Survei Indikator Politik Indonesia (2021) secara ironis memosisikan partai politik pada urutan paling buncit sebagai institusi yang paling tidak dipercaya oleh anak muda di Indonesia.[4] Krisis ketidakpercayaan ini sangat struktural; sebanyak 64,7 persen responden secara tegas menilai bahwa partai dan politikus sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat.
Fakta tersebut dikonfirmasi oleh temuan Katadata yang menggarisbawahi bahwa korupsi di tubuh institusi politik menjadi alasan utama (31,3 persen) mengapa kaum muda memandang politik secara negatif. Artinya, partai ditolak karena secara empiris terbukti berwatak predatoris.
Di saat status kepartaian dan institusi formal tidak lagi menjadi pijakan, orientasi politik kaum muda menemukan bentuknya yang lain. Studi Burhanuddin Muhtadi, Eve Alicia Warburton, dan Liam Gammon (2025) mengidentifikasi bahwa memudarnya ingatan pada masa lalu telah membuka jalan bagi politik personalitas, dan bukan politik institusional, untuk menentukan pilihan kaum muda.
Pertama, hal ini diakibatkan oleh ketiadaan memori historis dan rezim. Gen Z tumbuh dan mengalami sosialisasi politik sepenuhnya di era pascaotoritarian (setelah 1998). Ketiadaan pengalaman hidup di bawah represi Orde Baru membuat mereka tidak memiliki ingatan traumatis terhadap rezim masa lalu, sehingga mereka menganggap perlindungan kebebasan sipil dan pemilu demokratis sebagai hal yang wajar dan “normal”. Kedua, kondisi ini akhirnya diikuti oleh, salah satunya, menguatnya politik personalitas dan gimmick superfisial.[5]
Penyelidikan dari tradisi sosiologi dan ekonomi-politik kontemporer memperlihatkan bahwa penolakan kaum muda dan kelas buruh hari ini terhadap bentuk partai pelopor merupakan manifestasi dari agensi politik yang bersandar pada kesadaran material mereka. Uraian David Harvey atas restrukturisasi korporasi neoliberal dan deindustrialisasi selama tiga puluh tahun terakhir telah memperluas kelas buruh yang terperangkap dalam kondisi kerja serta gaya hidup yang mengambang dan tidak stabil (the precariat).
Sebagai respons politiknya, kelas buruh dan organisasi akar rumput mutakhir menjadikan jaringan horizontal (horizontal networking) sebagai model pengorganisasian pilihan mereka. Mereka secara sadar menentang gagasan bahwa arahan yang sentralistik itu diperlukan, serta menolak hierarki relasi sosial maupun struktur kekuasaan politik formal, termasuk secara tegas menolak partai-partai politik konvensional.[6]
Sikap keengganan terhadap politik institusional ini berakar tajam pada pengalaman material keseharian kaum muda. Keir Milburn menjelaskan bahwa generasi muda saat ini dikepung oleh kondisi material yang memburuk; mereka terperangkap sebagai generasi penyewa (generation rent) yang dipaksa menanggung beban mahalnya biaya perumahan di tengah upah yang merosot, serta dibebani oleh jeratan utang pelajar (student debt) yang merampas kebebasan masa muda mereka.
Kondisi material yang mencekik inilah yang membuat usia (age) kini bertransformasi menjadi modalitas utama ketika kelas secara nyata dialami, yang pada gilirannya mendorong kaum muda untuk merintis bentuk-bentuk perlawanan politik ekstraparlementer yang meledak-ledak di luar jalur partai.[7]
Temuan senada diuraikan oleh Judith Bessant yang menemukan bagaimana kaum muda secara sadar menjauhi organisasi politik ortodoks karena pendekatannya yang sangat paternalistik.[8] Secara historis, diskursus politik dominan mengeksklusi kaum muda dari ranah publik dengan memosisikan mereka seolah secara kognitif belum matang, cacat secara etis, kurang pengalaman, dan belum berkembang.
Sebagai penolakan terhadap struktur yang mendelegitimasi kapasitas politik mereka tersebut, kaum muda masa kini menciptakan ruang partisipasinya sendiri melalui praktik politik “Lakukan Sendiri” (Do it Ourselves politics)—sebuah bentuk perlawanan kolektif yang berorientasi pada isu konkret dan bersifat spontan (impromptu).
Melalui persilangan kenyataan empiris inilah kita dapat melacak letak keterbatasan analisis Roy dan Barokah. Mereka berhasil mencatat sejumlah kondisi objektif yang melatarbelakangi kemuakan kaum muda, seperti fakta bahwa institusi partai kerap tampil korup, predatoris, elitis, dan mengkhianati janji-janji politiknya.
Namun, diagnosisnya berhenti pada pembacaan permukaan tersebut. Keterbatasan ini muncul karena analisis mereka tidak berfokus pada pembelahan material mengenai kondisi kapitalisme hari ini, keadaan kelas buruh mutakhir, serta implikasi psikopolitik yang membentuk mentalitas kaum muda masa kini.
Secara ringkas, hal mendasar yang absen dari pembacaan para analis tersebut adalah analisis material atas kelas buruh hari ini. Lantaran tidak mengakar pada penyelidikan atas perubahan basis material tersebut, dapat dimengerti mengapa mereka akhirnya menyimpulkan penolakan kaum muda sekadar sebagai persoalan “salah pikir”, kekecewaan moral, atau imbas dari reproduksi program LSM.
Mereka luput mendudukkan sentimen antipartai itu sebagai kesimpulan rasional kaum muda atas kondisi riil keseharian mereka—sebagai buruh fleksibel di gig economy, generasi penyewa yang rentan, dan subjek yang secara historis dieksklusi—yang secara alamiah memang berjarak dari struktur komando organisasi kepartaian yang hierarkis dan kaku.
Di hadapan kenyataan empiris ini, berkali-kali menyarankan kaum muda agar menanggalkan agensi rimpang tersebut demi menyesuaikan diri dengan model partai pelopor adalah sikap yang tidak material. Pendekatan pedantis semacam ini berangkat dari asumsi mekanis lainnya: bahwa kaum muda secara inheren bersifat progresif, sehingga hanya dengan “diceramahi” mengenai sejarah pentingnya partai, mereka akan otomatis tergugah menjadi subjek revolusioner.
Lantaran diagnosis atas sentimen antipartai ini terlanjur dibingkai dari sudut pandang moralistik dan ideologis, esai-esai tersebut akhirnya merosot sebagai bujukan etis: “Mari bangun partai, sebab partai progresif yang kita tawarkan ini berbeda dan tidak akan korup seperti partai-partai di luar sana.”
Asumsi ini dikonfrontir oleh temuan empiris Burhanuddin Muhtadi, Eve Alicia Warburton, dan Liam Gammon (2025). Secara faktual, Generasi Z justru menyumbangkan 71 persen dukungan elektoralnya kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Alih-alih merespons panggilan ideologis kepartaian, pilihan politik kaum muda saat ini terbukti sangat didikte oleh politik personalitas serta gimmick kampanye yang superfisial. Untuk merespons kerentanan generasi yang terputus dari memori sejarah ini, Muhtadi dkk. secara literal menyimpulkan bahwa “upaya yang lebih menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kesadaran generasi pemilih baru tentang realitas gelap Orde Baru… dan bahaya erosi institusi demokrasi.”[9]
Tanpa mendahulukan kerja pengorganisasian kesadaran semacam ini, mengulang-ulang resep “bangun partai” dengan formula yang sama di setiap tulisan tidak akan membuat sebuah partai yang meraih 900-an ribu suara membesar menjadi sembilan juta suara. Jika realitas materialnya telah berubah, pendekatan dialektis menuntut kita untuk merumuskan ulang taktik pengorganisasian, bukan mencampakkan embrio perlawanan yang tersisa.
Jika kita menggunakan kerangka epistemologi Mao Tse-Tung, cara pandang demikian telah tergelincir ke dalam “materialisme mekanis”[10] yang memisahkan teori atau konsepsi sang pengamat (subjektif) dari praktik sosial yang sedang hidup (objektif). Cara berpikir ini tidak dialektis karena memosisikan secara kaku bentuk partai sebagai yang ideal dan gerakan rimpang sebagai yang real, lalu memaksa kenyataan objektif mengalah demi menyesuaikan diri dengan cetak biru yang ideal tersebut, dan pada akhirnya membuat seorang pemikir terjebak pada subjektivisme.
Metode dialektis bukanlah skema deterministik atau tafsir teleologis ala whig. Elemen-elemen dalam struktur sosial senantiasa berkembang secara tidak merata, dan ketidakmerataan inilah yang justru melahirkan kontingensi dan lompatan dalam proses evolusi sosial.[11] Dengan demikian, ketiadaan partai pelopor pada suatu tahapan konflik kelas bukanlah sebuah “kegagalan sejarah”, melainkan wujud dari kontradiksi material di lapangan yang memang sedang hidup.
Lalu, apa yang harus dilakukan seorang materialis di hadapan kenyataan perlawanan rimpang hari ini?
Peringatan Marx dan Engels agar tidak memaksakan cetak biru yang abstrak diwarisi secara dialektis oleh Lenin saat menghadapi letupan gerakan massa di Rusia. Dalam What Is To Be Done?, Lenin mengevaluasi aksi-aksi massa yang belum terstruktur dan mengakui bahwa “elemen spontan tersebut, pada hakikatnya, tidak lain melambangkan kesadaran dalam bentuk embrio.” Aksi-aksi spontan semacam itu, meski masih kerap berupa ledakan keputusasaan dan balas dendam, mesti dibaca sebagai materi historis yang otentik. Ia menandakan bahwa massa mulai menanggalkan kepatuhan yang pasif.[12]
Namun, Lenin memberikan kritik yang krusial terhadap batasan gerakan spontan ini: embrio tersebut tidak akan pernah tumbuh menjadi kesadaran revolusioner jika hanya dibiarkan mengandalkan dirinya sendiri. Perlawanan massa kelas buruh yang murni spontan, dalam analisis Lenin, hanya menghasilkan trade-unionism—yakni perjuangan yang sebatas menuntut perbaikan ekonomi dari majikan atau pemerintah. Karena itu, Lenin mengingatkan pentingnya kesadaran sosialis “diintroduksikan dari luar” (introduced from without) ke dalam kancah perjuangan massa.
Pemahaman atas konsep “dari luar” inilah yang menjadi jembatan pemisah antara cara kerja seorang materialis dialektis dan postur seorang pedantis. “Dari luar” sama sekali bukanlah justifikasi analitik untuk mengambil jarak aman, sebagai “pembaru universal”, dan mendiktekan cetak biru peninggalan lama kepada kerumunan. Sebaliknya, rumusan “dari luar” yang dimaksud Lenin secara spesifik adalah keluar dari kerangka sempit perjuangan ekonomi harian di tempat kerja, untuk memasuki medan pertempuran yang jauh lebih luas: yakni ranah interaksi antarkelas dan kekuasaan negara secara makro.
Lalu, bagaimana pengetahuan politik makro ini diintroduksikan ke dalam letupan massa?
Dalam tradisi Marxis-Leninis, tugas tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan cara menyodorkan dogma abstrak atau meratapi absennya bentuk partai pelopor dari kejauhan. Sebaliknya, kaum revolusioner dituntut untuk melebur dan menjadikan pengalaman hidup massa itu sendiri—seperti represi aparat, penggusuran, atau krisis keseharian—sebagai materi pendidikan politik yang hidup.
Kesadaran kelas “dari luar” ini diinjeksi dengan cara merespons peristiwa-peristiwa politik yang konkret dan mutakhir di lapangan, lalu membantu massa merangkai letupan perlawanan sporadis mereka menjadi satu pemahaman utuh mengenai anatomi penindasan sistemik.
Dengan kata lain, pelopor tidak datang untuk menguliahi massa dengan teori organisasi yang sudah jadi, melainkan turun sebagai organisator yang memadukan teori historis dengan tuntunan nyata massa yang sedang bergejolak.[13] Dari sanalah proses “sublasi”, sebuah prinsip historis yang oleh Friedrich Engels dirumuskan sebagai proses ketika sesuatu “diatasi sekaligus dipertahankan”[14] bisa dimulai.
Ranah budaya pop dan gaya hidup—ambil misal kultur musik gig dan subkultur tribun—adalah contoh ruang tempat embrio perlawanan itu sedang berdenyut hari ini. Kombatan skena ini banyak yang memiliki daya gempur militan terhadap negara, tapi secara bersamaan memiliki resistensi bawaan terhadap struktur komando yang hierarkis.
Merespons kontradiksi ini, pendekatan dialektis menuntut agar kepemimpinan tidak dicangkokkan dari luar secara elitis, melainkan ditumbuhkan dari dalam rahim subkultur itu sendiri—sebuah prasyarat material yang secara teoretis menuntut lahirnya “intelektual organik” seperti rumusan Gramsci. Melalui proses sublasi ini, keberanian fisik dan solidaritas komunal khas kultur tribun dipertahankan sebagai motor perlawanan, sementara karakter reaktifnya diatasi secara taktis untuk ditransformasikan menjadi barisan tempur kelas yang terarah.
Untuk menggarap embrio semacam itu, pendekatan materialis memerlukan penyelidikan empiris yang melebur ke bawah, bukan sekadar memproduksi buzzword moralis di media sosial. Dalil “analisis konkret atas kondisi yang konkret”, yang oleh Lenin dipandang sebagai “roh hidup dari Marxisme”, merupakan panduan dasar dalam melakukan penyelidikan agar terhindar dari pemaksaan teleologi sejarah bergaya Whig yang antirealitas. Penyelidikan tersebut tidak berdiri sebagai titik akhir dari sebuah kerja intelektual karena hasil akhirnya diarahkan untuk menentukan taktik perjuangan dan metode kerja, guna mencegah gerakan terjerembap ke dalam fantasi atau petualangan buta.
Artinya, membedah basis material yang memicu keengganan kaum muda terhadap partai politik formal hari ini tidak berhenti sekadar untuk memahami sosiologi massa, melainkan ditujukan untuk merumuskan sebentuk kendaraan politik, taktik perlawanan, serta metode pengorganisasian baru yang lebih selaras dengan anatomi kelas buruh mutakhir.
Tradisi penyelidikan langsung ini ditunjukkan oleh Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia (1925), ketika ia dengan rendah hati mengakui bahwa wilayah-wilayah pergerakan di luar Jawa (seperti Jambi, Palembang, dan Aceh) masih merupakan “buku yang tertutup” dan “asing adanya”, karena kelompok revolusioner saat itu belum mampu “menembus kebutuhan material dan pola pikir mereka”.[15]
Pengakuan Tan Malaka tersebut, yang kala menuliskannya masih menjadi anggota PKI, menegaskan satu dalil dalam pengorganisasian kelas: bahwa mustahil membangun sebuah kepemimpinan revolusioner yang ilmiah tanpa terlebih dahulu melakukan riset secara langsung ke tengah-tengah massa.
Itulah yang di kemudian hari berusaha dilakukan oleh D.N. Aidit. Dalam dokumen Tesis 45 Tahun PKI, ditegaskan bahwa upaya memimpin gerakan—langkah “memadukan seruan umum dengan tuntunan konkret, memadukan pimpinan dengan massa”—akan bermuara pada “omong kosong belaka” apabila tidak “melakukan kontak atau hubungan langsung dengan kenjataan2 itu sendiri, dengan perkataan lain, tanpa melakukan riset”. Keharusan dialektis untuk menguji teori ke dalam basis material lapangan ini kemudian ia padatkan melalui semboyan kerja: “Tahu Marxisme, kenal keadaan”.[16]
Tanpa penyelidikan empiris yang disiplin terhadap realitas material tersebut, setiap upaya untuk mengonsolidasikan massa hanya akan jatuh pada pemaksaan cetak biru yang berjarak dari kehidupan nyata mereka dan mengubah sang analis menjadi apa yang oleh Karl Marx sebut sebagai “pedantis”.[17]
Dalam praktik hari ini, pedantisme tersebut beroperasi melalui upaya-upaya memahami kenyataan material gerakan dengan menggunakan metode ekstraktif. Memetakan simpul-simpul aktivisme di berbagai kota, lalu mengerahkan enumerator untuk mewawancarai aktor-aktor perlawanan dari jarak jauh, pada dasarnya menjauh dari prinsip penyelidikan dialektik ini. Pengumpulan data pergerakan semacam itu mempertahankan postur yang berjarak—cermin dari praktik “bergumam sehabis makan malam”.
Penulis: Zen RS (jurnalis dan pengelola toko buku)
Editor: Dachlan Bekti
[1] Karl Marx dan Friedrich Engels, The Communist Manifesto (London: Penguin Classics, 2002), hlm. 234-235 dan 253-254. Kutipan mengenai “pembaru universal” (universal reformer) di Bab II ditujukan secara spesifik kepada para eksponen Sosialisme Kritis-Utopis (seperti Saint-Simon, Fourier, dan Owen) yang dibedah pada Bab III. Kritik utama Marx dan Engels terhadap kelompok ini terletak pada kegagalan mereka melihat proletariat sebagai kelas yang memiliki “inisiatif historis” atau gerakan politik yang mandiri. Akibat dari pengingkaran terhadap agensi material kelas tersebut, kaum utopis menolak aksi politik revolusioner dan mensubstitusi aksi historis dengan “aksi inventif personal”.
[2] Ella Syafputri Prihatini, “Mapping the ‘political preferences’ of Indonesia’s youth,” The Conversation (12 Februari 2018). Kajian ini juga menemukan bahwa dalam mengambil keputusan politik, sikap mandiri generasi muda ini terbukti dari tidak terlalu berpengaruhnya ikatan keluarga maupun ikatan ideologis pada diri mereka.
[3] Katadata Insight Center, “Politik di Mata Anak Muda: Temuan Survei Nasional” (Oktober 2023). Kritisnya pandangan ini dipertegas oleh temuan lain dalam laporan yang sama: sebanyak 48,2 persen responden secara spesifik menyatakan paling menyukai latar belakang kandidat presiden yang “bukan kader partai”
[4] Burhanuddin Muhtadi, Rilis Survei Indikator Politik Indonesia, 21 Maret 2021 (diakses melalui Republika, “Survei: Anak Muda tak Percaya Parpol”, 22 Maret 2021).
[5] Burhanuddin Muhtadi, Eve Alicia Warburton, dan Liam Gammon, “Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians,” Journal of East Asian Studies 25 (2025).
[6] David Harvey, The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 243, 254.
[7] Keir Milburn, Generation Left (Cambridge: Polity Press, 2019), Bab 1 dan Bab 3.
[8] Judith Bessant, Making-Up People: Youth, Truth and Politics (London: Routledge, 2021), hlm. 2, 46 – 47.
[9] Burhanuddin Muhtadi, Eve Alicia Warburton, dan Liam Gammon, “Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians,” Journal of East Asian Studies 25 (2025), hlm. 260 dan 272 – 273.
[10] Mao Tse-Tung, “On Practice” (1937), dalam Selected Works of Mao Tse-Tung: Vol. I (Peking: Foreign Languages Press); serta V.I. Lenin, What the “Friends of the People” Are (1894), dalam Collected Works: Vol. 1 (Moskow: Progress Publishers, 1960), hlm. 137 dan 406. Mao menegaskan bahwa watak utama materialisme mekanis maupun idealisme adalah terputusnya hubungan antara pengetahuan subjektif dan praktik objektif. Hal ini sejalan dengan kritik Lenin terhadap “metode subjektif kaum sosiologi”, ketika seorang analis secara keliru merumuskan taktik dengan bertolak dari sebuah utopia di kepalanya dan bukan dari penyelidikan material yang nyata.
[11] David Harvey, A Companion to Marx’s Capital (New York: Verso, 2010), hlm. 87 dan 196. Harvey mengibaratkan metode ini sebagai pembacaan atas sebuah “totalitas ekologis” yang terbuka, ketika setiap elemen di dalamnya berevolusi secara dialektis dan memiliki kemungkinan untuk bermutasi secara otonom.
[12] V.I. Lenin, What Is To Be Done? Burning Questions of Our Movement (U.S.A.: Red Star Publishers, 2014), hlm. 27 – 28.
[13] Lenin, dalam V. I. Lenin Selected Works in Twelve Volumes: Vol. I (New York: International Publishers, 1930s), hlm. 124-125; serta Mao Tse-Tung, “On Contradiction” (1937), dalam Selected Works of Mao Tse-Tung: Vol. I (Peking: Foreign Languages Press). Marx dan Engels sangat menghargai inisiatif historis dari kelas buruh dan menyadari bahwa penciptaan praktik perlawanan yang baru secara alamiah akan selalu diiringi oleh kemungkinan terjadinya kesalahan. Melalui evaluasi atas praktik di lapangan itulah, sebagaimana ditegaskan oleh Mao, “kawan-kawan kita yang kaya akan pengalaman praktis bakal mampu merumuskan pengalaman mereka menjadi prinsip-prinsip”.
[14] Friedrich Engels, Anti-Dühring (1878), sebagaimana dikutip dalam V. I. Lenin, What the “Friends of the People” Are, dalam Collected Works: Vol. 1 (Moscow: Progress Publishers), hlm. 169. Terminologi asli untuk proses ini adalah aufgehoben, sebuah konsep dialektika Hegelian, proses ketika kontradiksi diselesaikan menuju kesatuan yang lebih tinggi (higher unity).
[15] Tan Malaka, Naar de Republiek Indonesia (Edisi Kritis 100 Tahun), disunting oleh Zen RS (Bandung: LOCI, 2025), Bab 6: “Taktik dan Strategi”, hlm. 76. Dalam analisisnya mengenai perbedaan mendasar antara perang militer biasa dan perjuangan revolusioner, Tan Malaka menegaskan bahwa jumlah dan kualitas tentara revolusioner akan selalu naik-turun sejalan dengan kondisi ekonomi-politik massa di lapangan. Karena itu, ia memperingatkan: “Karena suatu tentara revolusioner jauh lebih terpengaruh oleh fluktuasi daripada tentara biasa, maka Staf Umum suatu organisasi revolusioner harus dapat melihat lebih jauh ke depan daripada staf tentara biasa… Oleh karena itu, dalam kesesuaian, taktiknya harus lebih menyesuaikan diri dengan fluktuasi dan karena itu harus lebih plastis.”
[16] Politbiro CC PKI, Tesis 45 Tahun PKI (Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1965), hlm. 25 – 26. Pekerjaan riset ini didudukkan sebagai fondasi mutlak guna memberikan pimpinan yang ilmiah agar partai tidak tercerabut dari massa. Penerapan konkret dari metode ini telah dibuktikan sebelumnya melalui penelitian menyeluruh mengenai keadaan dan gerakan tani di seluruh Jawa di bawah pimpinan langsung D.N. Aidit.
[17] Karl Marx dan Friedrich Engels, The Communist Manifesto (London: Penguin Classics, 2002), Bagian III: Socialist and Communist Literature, hlm. 255. Sindiran mengenai “pedantisme sistematis” (systematic pedantry) ini dialamatkan kepada para pengikut sosialisme kritis-utopis. Istilah tersebut dipakai Marx untuk kekakuan dogmatis kelompok ini yang sekadar menghafal dan mempertahankan doktrin-doktrin utopia sosial warisan guru mereka, sembari membutakan diri dan secara reaksioner menentang arah perkembangan historis perjuangan kelas buruh yang tengah hidup di lapangan.
Artikel yang dimuat di rubrik ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi.
