Fenomena bencana iklim dan narasi pengurangan emisi karbon telah menjadi motor penggerak bagi agenda transisi energi terbarukan secara global, dan Indonesia tak luput dari arus ini. Dengan target ambisius mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, pemerintah terus mendorong investasi besar-besaran dalam infrastruktur energi hijau.
Kebijakan ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diinisiasi oleh Dewan Energi Nasional (DEN), yang secara eksplisit mengarahkan strategi pengembangan energi terbarukan sebagai langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Namun, upaya masif ini juga menyiratkan dilema besar: transisi yang diharapkan membawa perbaikan ekologis dengan perubahan radikal yang benar-benar transformatif, justru menghidupkan kembali pola-pola lama eksploitasi sumber daya alam yang tak terhindarkan, meski dalam bentuk dan kemasan baru.
Alih-alih menjadi solusi berkelanjutan, transisi energi terbarukan ini menjadi pintu masuk bagi pemodal besar untuk mengokohkan pengaruhnya di sektor energi. Semua ini mencerminkan satu kenyataan: kapitalisme tetap merajalela, menggunakan label “hijau” untuk memerah keuntungan dari alam dan tenaga kerja, seraya mengabaikan tujuan transisi energi yang sesungguhnya—yakni kedaulatan energi dan keadilan ekologis
Pola Eksploitasi Baru di balik Transisi Energi
Apa yang disebut sebagai “transisi energi” dalam berbagai kebijakan sering kali tidak lebih dari sekadar peralihan dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya, tetapi tanpa perubahan sistemik yang mendasar. Bencana iklim telah menjadi narasi utama yang diangkat untuk mendorong percepatan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan.
Pada dasarnya, bencana iklim memang nyata dan memberikan ancaman bagi kehidupan manusia, tapi pada saat yang bersamaan, bencana ini juga memicu kekhawatiran dalam dunia bisnis energi.
Kepentingan ekonomi-politik kapitalisme global bergerak cepat untuk menyelamatkan kepentingan industri energi yang semakin terdesak. Alih-alih transisi energi yang seimbang dan berkeadilan, kita justru menyaksikan munculnya “fossilizing renewable energy” atau pola baru eksploitasi sumber daya terbarukan yang menyerupai ekonomi-politik energi fosil.
Dalam upaya mendominasi pasar energi global, berbagai negara dan korporasi multinasional berlomba-lomba merancang koridor energi baru. Tidak hanya sumber daya alam yang dikeruk, tetapi masyarakat lokal yang hidup di sekitar proyek-proyek ini pun ikut terdampak, baik secara ekologis maupun sosial. Perluasan ini hanyalah bentuk baru dari eksploitasi.
Ekspansi geografi kapital dalam bentuk koridor-koridor energi terbarukan yang didorong oleh investasi besar-besaran ini hanya memperdalam ketidakadilan. Baik dalam energi fosil maupun “yang terbarukan”, pola yang sama terus berulang: kapital mencari ruang baru untuk dieksploitasi demi akumulasi nilai lebih.
Seperti pengembangan tambang nikel untuk baterai, eksplorasi panas bumi di pegunungan untuk pembangkit geothermal, pemasangan solar panel raksasa di daratan luas, hingga pemanfaatan hutan sebagai sumber biomassa. Semua ini diinisiasi dalam skala ekstrem—dari jumlah pembangkit yang dibangun, kapasitas energi yang dihasilkan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang semakin intensif.
Pengerahan modal untuk proyek-proyek itu juga dilakukan dalam jumlah fantastis, dengan target realisasi yang ambisius dalam hitungan tahun. Di sini, energi terbarukan hanya menjadi alat baru bagi kapitalisme yang lama.
Namun, apa yang disebut sebagai transisi energi ini lebih tampak sebagai kelanjutan dari pola ekonomi-politik energi fosil. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan tidak hanya menggantikan penggunaan sumber energi fosil seperti batu bara, tetapi juga memperkenalkan mekanisme-mekanisme baru yang tetap mengamankan kepentingan kapitalis besar.
Contoh nyatanya adalah PLTU co-firing, pembangkit batu bara tidak sepenuhnya dihentikan, melainkan dicampur dengan biomassa sebagai bentuk kompromi. Batu bara bahkan diupayakan untuk tetap digunakan melalui proses gasifikasi, sementara kendaraan berbasis listrik bergantung pada baterai yang juga diekstraksi dari sumber daya alam.
Kita memang melihat adanya perubahan dalam teknologi yang digunakan untuk menghasilkan energi. Namun, tidak ada perubahan signifikan dalam sistem ekonomi-politiknya. Justru, transisi energi ini mereproduksi dinamika kekuasaan lama, ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, China, dan Jepang, saling berlomba untuk memonopoli pasar energi terbarukan.
Mereka mengerahkan investasi besar-besaran untuk menguasai sumber daya, seraya membatasi akses negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa energi terbarukan telah di-fossilize—atau lebih tepatnya, diperlakukan dengan cara yang sama seperti energi fosil: sebagai instrumen dominasi dan monopoli kapitalis.
Ekonomi-Politik Fosil dalam Transisi Energi
Untuk memahami bagaimana transisi energi terbarukan ini beroperasi dalam kerangka ekonomi-politik energi fosil, kita harus melihat sejarah kapitalisme. Penggunaan sumber daya energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, telah menandai era ekspansi industri kapitalis sejak Revolusi Industri di Inggris. Batu bara, misalnya, menjadi kunci dominasi imperialisme selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Minyak bumi kemudian mengambil alih sebagai sumber daya yang menopang dominasi Amerika Serikat dalam abad berikutnya. Kedua sumber energi ini memungkinkan negara-negara imperialis untuk memperluas kendali politik-ekonomi mereka, baik di dalam negeri maupun di wilayah-wilayah koloni.
Dengan pola yang sama, energi terbarukan kini diintegrasikan ke dalam ekonomi-politik global untuk melanjutkan ekspansi industri kapitalis. Kendali atas sumber daya energi terbarukan tidak berada di tangan masyarakat lokal, melainkan dikendalikan oleh segelintir perusahaan multinasional dan negara-negara adidaya.
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dipaksa untuk membuka wilayah-wilayah mereka bagi eksploitasi energi terbarukan, sering kali dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan.
Proses ini tidak hanya melibatkan dominasi politik-ekonomi, tetapi juga eksploitasi tenaga kerja dan alam. Energi terbarukan diperlakukan sebagai komoditas yang harus diekstraksi, diangkut, dan dijual dengan prinsip yang sama seperti energi fosil.
Dampaknya, energi terbarukan yang seharusnya menjadi solusi atas krisis iklim justru memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan. Transisi energi tidak menyelesaikan masalah ekonomi-politik yang ada; sebaliknya, ia memperdalam konflik dan memperluas wilayah-wilayah yang dieksploitasi untuk keuntungan kapitalis global.
Kebijakan DEN Masih Terjebak dalam Ekonomi Politik Fosil
Di Indonesia, Dewan Energi Nasional (DEN) memainkan peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan energi. Tetapi, transisi yang berkeadilan belum menjadi fokus utama. Walau ada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, arah kebijakan DEN tetap memberi ruang besar bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pembukaan tambang nikel dan perluasan ladang biomassa menjadi contoh nyata bahwa kebijakan energi Indonesia masih terperangkap dalam ekonomi-politik fosil.
Alih-alih mendorong perubahan yang berpihak pada keadilan sosial dan ekologi, DEN masih mengedepankan model pembangunan yang berbasis pada logika pasar bebas. Transisi energi yang sejatinya bisa menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan justru dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan kapital atas sumber daya. Dalam skema ini, energi terbarukan pun tidak lebih dari sekadar ladang baru bagi kapitalisme untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam demi akumulasi profit.
Narasi Greenwashing dalam Transisi Energi
Narasi “transisi energi” ini sering kali dibungkus dalam konsep greenwashing—upaya untuk menampilkan citra seolah-olah beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan, padahal esensinya tetap sama: eksploitasi dan perampasan sumber daya alam.
Pembangunan infrastruktur energi terbarukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia dijual sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon, padahal justru memperdalam ketergantungan ekonomi pada modal asing dan memperparah kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, transisi energi tidak lain adalah perluasan dari ekonomi-politik fosil yang terus berlangsung.
Di sinilah bahayanya. Kebijakan energi yang seharusnya mendukung transisi berkeadilan justru menjadi alat untuk memperpanjang umur ekonomi ekstraktif. Di bawah kedok “transisi hijau”, kapitalisme terus bergerak, menciptakan ruang-ruang baru untuk dieksploitasi, sementara lingkungan dan komunitas yang paling rentan harus menanggung beban dari dampak kerusakan.
Transisi energi terbarukan yang kita saksikan hari ini bukanlah solusi bagi krisis iklim, melainkan bentuk baru dari dominasi kapitalis yang membalut eksploitasi dengan istilah yang lebih ramah lingkungan.
Transisi energi yang sering didengungkan sebagai solusi atas krisis iklim harus dilihat secara kritis. Tanpa adanya perubahan mendasar dalam sistem ekonomi-politik, transisi ini hanya menjadi kedok untuk memperluas ruang eksploitasi bagi kapitalisme global.
Apa yang tampak sebagai solusi hijau, dalam kenyataannya adalah bentuk baru dari dominasi kapital, yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dengan cara yang lebih tersembunyi, tetapi tidak kalah destruktifnya.
Maka, kita perlu mempertanyakan arah kebijakan energi yang ada saat ini: Apakah benar-benar berpihak pada keadilan ekologi dan sosial, atau sekadar melanjutkan pola lama dengan kemasan baru? Transisi energi yang tidak memperhitungkan keadilan sosial hanya akan memperdalam ketimpangan dan memperburuk krisis lingkungan yang ada.
Penulis : Ahmad Rizky Alimudin
Editor : Dachlan Bekti
