Trimuti.id – Saya baru saja mencermati seluruh rangkaian perdebatan di antara beberapa kawan progresif mengenai arah strategis gerakan rakyat hari ini. Diskusi tersebut, yang membentang dari evaluasi atas mandeknya instrumen elektoral kiri hingga perayaan atas bentuk-bentuk perlawanan baru, mengonfirmasi satu hal: gerakan sedang berada dalam persimpangan teoretis yang akut.
Namun, jika saya boleh masuk lebih dalam ke jantung polemik tersebut secara utuh, saya menangkap ada miskonsepsi besar yang melandasi seluruh perbincangan. Saling silang argumen yang terjadi belakangan ini tampak terjebak pada dikotomi biner yang keliru—mempertandingkan logika partai konvensional yang sentralistis-birokratis di satu sisi, dengan pembelaan heroik atas “massa rimpang” (rhizomatic mass) yang desentralistis-horizontal di sisi lain. Kita seolah hanya memiliki dua pilihan, antara dogmatisme kaku masa lalu atau anarkisme estetik masa kini.
Penulis yang membela massa rimpang tampaknya melihat macetnya partai-partai kiri konvensional sebagai bukti ontologis bahwa bentuk organisasi yang terpusat telah kehilangan pamor di kalangan anak muda. Sebagai gantinya, ia mengasumsikan model perlawanan yang cair, spontan, dan tersebar di berbagai kantong subkultur serta jaringan lokal sebagai bentuk material perlawanan paling sahih hari ini.
Namun, pembacaan semacam ini justru mengabaikan lanskap perdebatan yang lebih luas dan esensial. Alih-alih menawarkan jalan keluar, tesis massa rimpang tersebut sebenarnya sedang melegitimasi kemunduran strategis dengan bungkus teoretis yang modis.
Ada kecenderungan kronis di kalangan pelaku gerakan hari ini untuk larut dalam euforia instan. Begitu ada sebuah bentrokan pecah di sudut kota atau ketika gas air mata mulai ditembakkan dan barikade dibakar, ingatan kolektif kita langsung melompat pada kesimpulan yang sangat jauh: “Inilah situasi revolusioner itu!”
Ketika sekelompok anak muda dengan identitas subkultur tertentu—apakah itu anak skena musik, kultur gigs, atau komunitas-komunitas hobi lainnya—turun ke jalan dan melakukan konfrontasi fisik, para analis gerakan dengan cepat melakukan generalisasi teoretis bahwa itulah bentuk material dari gaya perlawanan kontemporer.
Sikap ini sebenarnya menyerupai kepuasan psikologis yang rapuh. Kita begitu haus akan tanda-tanda perlawanan sehingga kita mengira setiap percikan api di semak kering adalah tanda bahwa seluruh hutan sedang terbakar.
Mari kita melepaskan diri sejenak dari kutipan-kutipan teoretis abstrak untuk melihat data objektif yang riil. Indonesia hari ini adalah sebuah bentangan geografis yang dihuni oleh sekitar 280 juta jiwa manusia. Ketika sebuah aksi protes di ibu kota atau di beberapa kota besar berhasil memobilisasi 10.000 atau bahkan 50.000 orang secara serentak—sebuah angka yang tentu saja terasa sangat heroik di dalam jepretan kamera atau video dokumenter gerakan—mari kita hitung secara matematis berapa proporsinya terhadap totalitas populasi. Angka 10.000 orang dari 280 juta jiwa hanyalah sekitar 0,0035 persen. Bahkan jika angka itu membengkak menjadi 100.000 orang, ia tetap tidak lebih dari 0,035 persen dari seluruh rakyat pekerja di negeri ini.
Bagaimana mungkin sebuah analisis yang mengklaim dirinya “materialis” bisa menobatkan fenomena yang secara numerik hanya mencakup sekian fraksi mikro dari populasi sebagai “representasi gaya perlawanan massa saat ini”? Di sinilah letak bias visibilitas (visibility bias) yang berbahaya itu bekerja.
Karena para aktivis dan pengamat gerakan hidup, berjejaring, dan saling mengafirmasi di dalam gelembung (bubble) sirkel yang sama—baik di linimasa media sosial maupun di ruang-ruang diskusi—mereka mengalami ilusi optik.
Mereka merancukan riuh rendah di dalam ruang yang sempit itu sebagai representasi dari kehendak zaman, seolah-olah ratusan juta rakyat pekerja lainnya yang berada di pabrik, di sawah, di balik kemudi ojek online, atau di dalam rumah-rumah petak mereka, memiliki ritme kesadaran yang sama dengan segelintir orang yang sedang berhimpun di depan gedung parlemen.
Ketika para pemikir kontemporer mengadopsi teori rimpang dari Gilles Deleuze dan Félix Guattari, atau konsep multitude dari Michael Hardt dan Antonio Negri untuk membaca gerakan sosial, mereka sering kali terpesona oleh estetika perlawanan yang ditimbulkannya.
Jaringan tanpa pemimpin, struktur horizontal yang cair, dan kemampuan untuk membiak di ruang-ruang kultural yang tak terduga memang memberikan ilusi tentang kebebasan mutlak. Namun, jika kita melakukan audit sejarah secara ketat di belahan dunia manapun, model desentralistis-horizontal ini memiliki catatan kegagalan yang konsisten dalam hal transformasi kekuasaan secara struktural.
Mari kita bentangkan lembaran sejarah abad ke-20 hingga abad ke-21. Seluruh patahan sejarah yang berhasil mengubah relasi kepemilikan kapital dan merombak arsitektur negara secara radikal selalu digerakkan oleh instrumen politik yang memiliki derajat sentralisasi, disiplin, dan kepemimpinan yang tinggi.
Untuk benar-benar menggoyang dan meruntuhkan sebuah kekuasaan struktural, sebuah gerakan membutuhkan mobilisasi aktif yang persisten dari massa dalam skala jutaan, bukan urusan beberapa ribu orang yang merayakan militansi estetisnya sendiri.
Dalam studi makrohistoris yang komprehensif mengenai gerakan sosial, seperti penelitian empiris yang dilakukan oleh Erica Chenoweth terhadap ratusan kampanye perlawanan massal dari tahun 1900 hingga kurun waktu mutakhir, ditemukan sebuah pola data yang jelas: sebuah gerakan politik membutuhkan keterlibatan aktif dan persisten dari setidaknya 3,5 persen dari total populasi untuk menumbangkan sebuah rezim kekuasaan.
Untuk konteks Indonesia hari ini, 3,5 persen dari 280 juta jiwa berarti membutuhkan sekitar 9,8 juta orang yang bergerak secara aktif, terorganisir, dan terkonsolidasi di berbagai sektor kunci di seluruh negeri.
Sejarah mengajarkan bagaimana persentase dan konsolidasi struktural ini bekerja mematahkan kekuasaan, mari kita ambil beberapa contoh, seperti Revolusi Oktober 1917 di Rusia, yang tentu tidak dimenangkan karena kaum Bolshevik berhasil meromantisasi gaya hidup atau preferensi kultural tertentu dari para buruh di Petrograd.
Secara statistik, jumlah buruh industri di Kekaisaran Rusia pada saat itu hanyalah minoritas kecil, sekitar 2 hingga 3 persen dari total populasi yang didominasi oleh puluhan juta petani miskin di pedesaan.
Namun, mengapa gerakan yang terpusat itu bisa merebut kekuasaan? Karena organisasi pelopor yang terdisiplin mampu membaca kontradiksi material terbesar yang dihadapi oleh seluruh populasi: kelelahan ekstrem akibat Perang Dunia I dan bencana kelaparan.
Tuntutan yang diajukan oleh Bolshevik bukan slogan-slogan teoretis yang rumit atau estetika perlawanan subkultur, melainkan tuntutan material yang sangat konkret bagi ratusan juta orang: Roti, Tanah, dan Perdamaian.
Ketika jutaan tentara petani yang memegang senjata di garis depan memutuskan untuk menolak perintah Tsar karena mereka membutuhkan perdamaian dan tanah, dan ketika ratusan buruh melakukan pemogokan umum di bawah arahan komando terpusat yang melumpuhkan sistem logistik kekaisaran, di situlah struktur kekuasaan lama runtuh.
Ada kalkulasi strategis terhadap simpul-simpul produksi dan logistik, bukan sekadar perayaan atas kerusuhan sporadis.
Jika masih kurang, kita bisa melihat Revolusi Tiongkok (1949), Revolusi Kuba (1959), hingga perjuangan pembebasan nasional di Vietnam di bawah Ho Chi Minh, semuanya mengandalkan organisasi pelopor yang sangat terpusat untuk menandingi kekuatan militer dan logistik negara borjuis yang juga terpusat.
Mereka tidak membiarkan massa terpecah dalam kantong-kantong taktis yang terisolasi, melainkan meleburnya dalam kesatuan disiplin komando politik.
Revolusi Iran 1979 memperlihatkan data material yang serupa. Banyak pengamat yang terjebak pada bias ideologi menyimpulkan bahwa kejatuhan Shah Reza Pahlavi adalah produk murni dari bangkitnya fundamentalisme agama.
Namun, analisis materialis yang jernih berbasis data menunjukkan bahwa revolusi tersebut digerakkan oleh koalisi lintas kelas yang didorong oleh krisis ekonomi akut akibat program modernisasi kapitalistik Shah yang gagal, yang memicu inflasi luar biasa dan penggusuran massal kaum migran desa ke pinggiran Teheran.
Momentum revolusioner itu mengkristal dan menjadi tak terbendung bukan ketika demonstrasi keagamaan marak di jalanan, melainkan ketika para buruh minyak di Ahvaz melakukan pemogokan massal secara persisten, yang melumpuhkan urat nadi ekonomi rezim dan memotong pendapatan utama negara hingga ke titik nol.
Kekuasaan Shah lumpuh karena alat produksinya macet oleh boikot kelas yang terorganisir, bukan hanya karena alun-alun kota dipadati oleh massa yang cair.
Sebaliknya, mari kita lihat apa yang dihasilkan oleh model massa rimpang yang desentralistis dalam beberapa dekade terakhir. Gerakan Occupy Wall Street tahun 2011 dipuji sebagai model perlawanan rimpang abad baru yang tanpa pemimpin dan tanpa tuntutan tunggal.
Hasilnya? Setelah berbulan-bulan menduduki ruang publik dan menciptakan laboratorium demokrasi horizontal yang indah di Taman Zuccotti, gerakan tersebut menguap tanpa meninggalkan struktur tandingan yang mampu menantang dominasi kapital finansial global.
Hal yang sama—dan bahkan lebih tragis—terjadi pada fenomena Arab Spring di Mesir (2011). Massa yang cair, digerakkan oleh aktivisme digital dan sentimen horizontal, berhasil menduduki Tembok Tahrir dan menjatuhkan diktator Hosni Mubarak.
Namun, karena massa rimpang ini alergi terhadap bentuk organisasi yang terpusat dan berdisiplin, mereka mengalami kelumpuhan strategis saat kekuasaan kosong (power vacuum) terjadi.
Momentum revolusioner yang dibayar dengan darah itu akhirnya dipanen oleh dua kekuatan yang memiliki organisasi paling terpusat dan terdisiplin di Mesir: pertama oleh Ikhwanul Muslimin melalui pemilu, dan tak lama kemudian dikudeta kembali oleh militer di bawah Abdel Fattah el-Sisi.
Massa rimpang berhasil melakukan disrupsi, tetapi lumpuh total dalam konsolidasi.
Di Indonesia sendiri, kita bisa berkaca pada rangkaian gerakan pasca-Reformasi, mulai dari Reformasi Dikorupsi (2019) hingga gelombang protes Peringatan Darurat belakangan ini.
Gerakan-gerakan ini merebak secara rimpang, digerakkan oleh kemarahan kolektif yang organik, melibatkan berbagai elemen dari mahasiswa, aliansi taktis, hingga subkultur anak muda.
Mereka sangat efektif dalam menciptakan tekanan politik jangka pendek di permukaan. Namun, karena wataknya yang menolak kepemimpinan formal dan sentralisasi komando, gerakan ini selalu berakhir sebagai letupan momentum yang berulang.
Begitu gas air mata mereda dan ruang sidang DPR ditutup, massa kembali teratomisasi menjadi individu-individu di media sosial, sementara konsolidasi kekuasaan elite oligarki tetap berjalan kokoh tanpa retak sedikit pun.
Secara teoritis, kegagalan bawaan dari massa rimpang ini dapat dijelaskan melalui kritik sosiolog Jo Freeman dalam esai klasiknya, “The Tyranny of Structurelessness” (Tirani Tanpa Struktur).
Freeman membongkar mitos bahwa gerakan tanpa struktur adalah gerakan yang paling demokratis dan setara. Pada kenyataannya, dalam setiap kelompok yang mengklaim “tanpa struktur” atau “tanpa pemimpin”, secara informal akan selalu muncul elite-elite baru yang tidak dipilih, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dan tidak dapat dikontrol oleh massa.
Keberadaan struktur yang terpusat dan formal justru penting untuk mendemokratisasikan gerakan, karena di dalamnya aturan main dibuat transparan, garis komando jelas, dan kepemimpinan dapat diganti secara akuntabel melalui mekanisme organisasi.
Masalah lain yang mungkin juga luput adalah kegagalan dalam memahami kekuatan koersif dan logistik dari negara kapitalis modern yang bersifat sangat sentralistis dan terorganisir.
Melawan kekuatan yang terpusat tersebut dengan menggunakan jaringan perlawanan yang terpecah-pecah, cair, dan tanpa koordinasi komando yang kokoh adalah sebentuk bunuh diri strategis. Massa rimpang hanya bisa mengganggu jalannya kekuasaan, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikannya.
Mari kita refleksikan temuan historis di atas pada pengalaman sejarah kita sendiri pada tahun 1998 untuk membongkar mitos yang sering kali dikerdilkan oleh narasi romantis pelaku gerakan hari ini.
Analis gerakan yang malas sering kali membingkai jatuhnya Orde Baru semata-mata sebagai produk dari heroisme puluhan ribu mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR.
Ini adalah reduksi sejarah yang mengabaikan fondasi material yang sesungguhnya. Soeharto jatuh bukan karena aksi mahasiswa menciptakan ruang revolusioner dari imajinasi mereka, melainkan karena aksi tersebut bergerak di atas gelombang krisis struktural makro yang menghantam hajat hidup puluhan juta rakyat.
Ketika nilai tukar rupiah ambruk dari Rp2.500 menjadi belasan ribu per dolar AS dalam hitungan bulan, basis material seluruh kelas sosial hancur seketika. Sektor industri manufaktur gulung tikar, pemutusan hubungan kerja terjadi massal di berbagai kota, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung ke langit secara tak terkendali.
Krisis ekonomi-politik makro ini meruntuhkan legitimasi performatif Orde Baru, memicu perpecahan mendalam di kalangan menteri kabinet, membuat penopang internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia menarik dukungannya, dan yang paling krusial: memicu ledakan kemarahan serta kerusuhan massa berskala besar yang melibatkan kaum miskin kota, buruh, dan masyarakat luas di berbagai pusat episentrum ekonomi seperti Jakarta, Surakarta, Medan, dan Surabaya.
Kehadiran puluhan ribu mahasiswa di parlemen hanyalah pemantik di permukaan dari sebuah patahan material (rupture) yang telah melumpuhkan keseharian jutaan orang yang ekonominya dihancurkan oleh krisis kapitalisme global.
Jika kita ingin sungguh-sungguh membersihkan analisis gerakan dari bias ideologis dan kedekatan sektoral, kita membutuhkan pisau analisis yang jauh lebih objektif, kalkulatif, dan multidimensional.
Mengukur situasi revolusioner atau menghitung seberapa dekat momentum perubahan struktural tidak bisa bersandar pada firasat etis atau euforia linimasa. Kita harus mampu membedakan antara situasi krisis yang bersifat kronis dengan konjungtur politik yang bersifat akut.
Sejarah perubahan radikal memperlihatkan bahwa sebuah kekuasaan tidak pernah runtuh semata-mata karena rakyatnya sangat menderita atau karena sekelompok minoritas bertindak sangat radikal di jalanan.
Penderitaan dan perlawanan lokal adalah variabel yang konstan dalam kapitalisme periferal; ia ada setiap hari. Yang mengubah variabel konstan tersebut menjadi sebuah momentum pembongkaran struktural adalah bertemunya krisis dari bawah dengan kelumpuhan institusional dari atas.
Untuk mengukur situasi ini secara ilmiah tanpa bias sektor, kita bisa menggunakan alat analisis pertama, yakni pembacaan terhadap kondisi objektif blok penguasa, sebuah kerangka yang pernah dipetakan secara brilian oleh V.I. Lenin dalam analisisnya mengenai keruntuhan Internasional Kedua.
Prasyarat pertama dari situasi revolusioner adalah ketika kelas penguasa tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya dalam wujud yang lama. Kita harus melihat apakah terjadi pembelahan internal di dalam tubuh oligarki, ketidakmampuan negara dalam mengelola krisis fiskal, atau memudarnya loyalitas dari aparatus represif negara (militer dan kepolisian) karena ketidakmampuan anggaran untuk membiayai mesin represi tersebut.
Sejarah Revolusi Februari 1917 di Rusia, misalnya, dimulai secara spontan oleh demonstrasi buruh perempuan yang menuntut roti di Petrograd. Namun, letupan spontan ini bertransformasi menjadi revolusi yang menjatuhkan Tsar bukan karena corak kebudayaan para pekerja tersebut, melainkan karena aparatus militer yang dikerahkan untuk menembaki massa justru mengalami mutasi loyalitas—para tentara menolak perintah dan memilih bergabung dengan kerumunan.
Ada prasyarat makrostruktural yang bekerja di sana: kelelahan akibat Perang Dunia I dan kebangkrutan logistik negara. Tanpa adanya retakan mendalam pada instrumen koersif negara, heroisme massa di jalanan hanya akan berakhir menjadi tumpukan angka korban represi yang tragis.
Alat analisis kedua, kita perlu meminjam dari sosiolog makrohistoris seperti Jack Goldstone dan Charles Tilly, dalam kerangka analisis kerentanan demografis-struktural (structural-demographic vulnerability).
Sebuah situasi material dikatakan matang apabila krisis ekonomi telah menyentuh level yang membuat mayoritas rakyat tidak lagi memiliki pilihan logis untuk bertahan hidup secara normal.
Di sinilah kita harus melihat data riil seperti: tingkat inflasi bahan pokok, rasio utang rumah tangga terhadap pendapatan, hancurnya daya beli riil, dan luasnya pengangguran struktural.
Ketika indikator-indikator ini menembus ambang batas kritis, massa-rakyat yang luas—yang selama ini diam, apolitis, dan tidak pernah menyentuh skena perlawanan manapun—akan terdorong ke dalam gelanggang politik, bukan karena mereka telah membaca teks-teks Marxis atau tersosialisasi oleh subkultur progresif, melainkan karena paksaan biologis dan material yang tidak tertahankan lagi.
Jika bukti-bukti sejarah dan teoretis begitu benderang menunjukkan keunggulan model organisasi yang terstruktur, pertanyaan krusial yang harus kita jawab adalah: mengapa massa rakyat dan para aktivis progresif hari ini justru lebih menyukai bentuk rimpang yang desentralistis tersebut? Mengapa ada penolakan yang begitu masif terhadap ide pembangunan partai politik atau organisasi pelopor yang disiplin?
Untuk menjawab ini tanpa bias ideologis, kita harus membedah kondisi material dan psikososial yang dibentuk oleh kapitalisme lanjut (late capitalism) dan neoliberalisme di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Ada tiga faktor struktural yang saling berkelindan di sini.
- Trauma Historis dan Defisit Kepercayaan Terhadap Lembaga Formal
Di Indonesia, penolakan terhadap bentuk organisasi yang terpusat tidak bisa dilepaskan dari trauma sejarah pasca-1965 dan depolitisasi massal selama era Orde Baru (melalui kebijakan “massa mengambang”). Selama 32 tahun, konsep “organisasi”, “partai”, dan “ideologi terpusat” diidentikkan dengan ancaman negara atau mobilisasi paksaan aparat.
Ketika iklim alam demokrasi terbuka pasca-1998, massa disuguhi oleh pemandangan institusi-institusi formal—termasuk partai politik parlementer—yang dengan cepat membusuk menjadi sarang korupsi dan kartel oligarki.
Hal ini melahirkan apa yang disebut oleh sosiolog Colin Crouch sebagai gejala post-democracy, sebuah kondisi ketika prosedur demokrasi tetap berjalan, tetapi kebijakan sepenuhnya didikte oleh elite finansial, sehingga partai politik kehilangan fungsi representasinya.
Akibatnya, muncul skeptisisme ontologis di kalangan generasi muda terhadap segala bentuk organisasi yang berbau hierarki, formalitas, dan sentralisme. Berdasarkan ini, bisa jadi bentuk rimpang dipilih bukan karena keefektifannya, akan tetapi merupakan reaksi defensif dan psikologis terhadap trauma pembusukan institusi formal tersebut.
- Transformasi Struktur Kelas Pekerja dan Fleksibilisasi Kerja
Bentuk organisasi mencerminkan basis material dari kelas yang diorganisirnya. Partai buruh konvensional abad ke-20 lahir dari rahim pabrik-pabrik Fordis yang masif, ketika ribuan buruh bekerja di ruang yang sama, dengan jam kerja yang sama, dan menghadapi mandor yang sama.
Kondisi material ini secara alamiah membentuk kedisiplinan kolektif, keseragaman kepentingan, dan memudahkan pembentukan struktur serikat yang terpusat. Hari ini, di bawah rezim neoliberalisme, struktur kelas pekerja mengalami fragmentasi dan atomisasi yang luar biasa akibat kebijakan fleksibilisasi tenaga kerja.
Kita melihat ledakan sektor informal, pekerja kontrak, pekerja lepasan (freelance), hingga jutaan pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online (ojol).
Pekerja platform digital jelas bukan dihisap oleh mandor fisik di pabrik, melainkan oleh algoritma di telepon genggam mereka. Mereka terisolasi satu sama lain di atas motor masing-masing, berkompetisi memperebutkan orderan.
Kondisi kerja yang teratomisasi ini membuat pembentukan disiplin organisasi konvensional menjadi sangat sulit. Massa pekerja hari ini lebih akrab dengan jaringan digital yang cair, grup-grup WhatsApp taktis, dan solidaritas berbasis komunitas lokal yang spontan.
Bentuk rimpang ini, dengan demikian, adalah refleksi langsung dari struktur kerja yang terfragmentasi di era ekonomi gig.
- Logika Komunikasi Algoritma Media Sosial
Teknologi digital dan media sosial telah merombak cara manusia berhimpun. Algoritma platform dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan emosional (emotional engagement) yang instan melampaui kedalaman analitis.
Hal ini melahirkan apa yang disebut oleh Mark Fisher sebagai capitalist realism (realisme kapitalis) di ruang digital, ketika protes politik direduksi menjadi komoditas ekspresi identitas.
Massa merasa telah melakukan perlawanan hanya dengan menyebarkan tagar, mengunggah infografis estetis, atau menghadiri aksi-aksi protes yang menyerupai festival kebudayaan.
Ruang digital ini memfasilitasi pembentukan gerakan rimpang yang cepat membesar tapi rapuh, karena ia didasarkan pada kesamaan afeksi (rasa marah atau rasa suka yang temporer) bukan pada kesadaran ideologis yang kokoh.
Massa menyukai gerakan rimpang karena ia menawarkan kepuasan psikologis instan tanpa menuntut tanggung jawab jangka panjang, disiplin rapat-rapat organisasi, atau pengorbanan material yang melekat pada kerja-kerja kepartaian konvensional.
Kawan progresif yang memaklumi massa rimpang ini sebenarnya sedang melakukan fetisisme terhadap kelemahan objektif yang ditanamkan oleh kapitalisme ke dalam tubuh kelas pekerja.
Mereka mengira belenggu atomisasi sebagai lambang kebebasan baru, merayakan ketidakmampuan massa untuk terorganisir sebagai sebuah “gaya perlawanan kontemporer”.
Dari analisis di atas, kita memahami bahwa kecenderungan massa memilih gerakan rimpang bukanlah karena pilihan sadar berdasarkan strategi revolusioner yang matang, melainkan produk dari pengondisian struktural oleh kapitalisme itu sendiri.
Ironisnya, kawan progresif yang memuji-muji massa rimpang sebagai “gaya perlawanan kontemporer” sebenarnya sedang merayakan kelemahan objektif yang ditanamkan oleh kapitalisme ke dalam tubuh kelas pekerja.
Tugas kita sebagai intelektual organik bukan mengekor pada apa yang disukai oleh massa (the politics of style), melainkan mengartikulasikan apa yang secara objektif dibutuhkan oleh massa untuk memenangkan pertarungan kelas (the politics of necessity).
Kita harus menghentikan fetisisme terhadap spontanitas ini. Sebagaimana diperingatkan oleh Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks, spontanitas murni tidak pernah cukup untuk meruntuhkan hegemoni penguasa.
Spontanitas harus ditingkatkan derajatnya menjadi kesadaran politik yang terorganisir melalui kepemimpinan yang sadar (conscious leadership). Jika tidak, energi spontan tersebut akan habis terbakar menjadi frustrasi massal atau justru dikooptasi oleh kekuatan populis kanan.
Cara membaca arah potensi massa secara keseluruhan—seharusnya tidak dengan hanya melihat dari apa yang sedang tren—akan tetapi dengan melakukan pemetaan mendalam terhadap “mayoritas yang diam” (the silent majority).
Kita harus melihat bagaimana ratusan juta rakyat pekerja mengelola krisis keseharian mereka secara material. Selama mayoritas mutlak rakyat masih memiliki katup penyelamat (safety valve) dalam sistem ekonomi—misalnya melalui ekspansi sektor informal yang cair, jaring pengaman keluarga berskala kecil, atau ilusi utang konsumtif seperti pinjaman online—maka situasi tersebut masih berada dalam fase krisis kronis yang stabil, belum bergeser ke fase patahan revolusioner (rupture).
Dalam fase ini, letupan protes lokal atau kerusuhan sporadis yang bergemuruh di linimasa adalah bentuk resistensi defensif, bukan tanda kematangan objektif. Untuk mengubah rasa suka yang cair itu menjadi kesadaran akan kebutuhan bentuk yang lebih progresif, kita harus menggunakan pendekatan dialektis yang tidak kaku, yang menjembatani energi rimpang dengan struktur ideal melalui tiga taktik operasional:
- Intervensi Ideologis di dalam Kantong-kantong Rimpang
Kita tidak bisa membangun bentuk organisasi yang ideal dengan cara berdiri di luar gelanggang sambil meneriaki massa rimpang sebagai kelompok anarkis yang kekanak-kanakan atau teratomisasi.
Kaum pelopor gerakan harus mampu masuk dan melebur ke dalam simpul-simpul rimpang yang ada—apakah itu komunitas pekerja gig, serikat pengemudi ojol, sirkel kebudayaan, kelompok studi mahasiswa, hingga basis-basis suporter.
Namun, peleburan ini bukan untuk larut dalam kecairan mereka, melainkan untuk melakukan apa yang disebut oleh Lenin sebagai “agitasi dan propaganda politik yang sistematis”.
Ketika massa rimpang mengalami benturan konkret dengan aparatus negara atau kebijakan modal—misalnya saat pengemudi ojol mendapati tarif mereka dipotong sepihak oleh aplikasi, atau ketika ruang hidup komunitas digusur atas nama proyek strategis nasional—di situlah momentum intervensi dilakukan.
Kita harus mampu membongkar batas-batas pemikiran mereka: menunjukkan bahwa protes spontan mereka tidak akan mengubah kebijakan jika tidak ditransformasikan menjadi organisasi permanen yang mampu mengancam roda produksi atau logistik perusahaan. Kita harus mengubah kemarahan sesaat menjadi kalkulasi politik struktural.
- Metode Penyelidikan Lapangan sebagai Alat Demitologisasi
Untuk meyakinkan massa bahwa mereka membutuhkan struktur yang lebih kokoh, kita harus menghadapkan mereka pada data dan kenyataan material mereka sendiri melalui metode penyelidikan lapangan (social investigation) yang partisipatif.
Tradisi ini, yang dulu dikenal sebagai “turba” (turun ke bawah), harus dikontekstualisasikan di era digital. Ajak elemen-elemen massa rimpang untuk memetakan bersama relasi kuasa di wilayah mereka.
Hitung secara matematis: berapa banyak uang yang dihisap dari keringat mereka oleh korporasi setiap hari, seberapa besar anggaran militer/kepolisian yang digunakan untuk merepresi mereka, dan bandingkan dengan kapasitas logistik gerakan mereka yang cair.
Ketika massa dihadapkan pada hitungan angka objektif mengenai rasio kekuatan musuh versus kelemahan struktur mereka sendiri—bahwa protes tanpa komando komunikasi yang terpusat selalu mudah dipatahkan oleh represi yang terorganisir—mitos bahwa “gerakan tanpa pemimpin bisa menang” akan runtuh dengan sendirinya di hadapan realitas objektif.
- Menggunakan Bentuk Rimpang sebagai “Taktik Penjaringan” dan Sentralisme Sebagai “Strategi Pemukul”
Bentuk rimpang dan sentralisme tidak perlu dipertentangkan sebagai dua hal yang mustahil bersatu. Kita bisa memperlakukannya secara dialektis sebagai tahapan perkembangan gerakan. Bentuk rimpang yang cair, tersebar, dan memanfaatkan kebudayaan populer dapat digunakan sebagai taktik penjaringan (front terdepan) untuk menarik massa yang masih apolitis, trauma terhadap organisasi formal, atau mereka yang terfragmentasi oleh struktur kerja modern.
Ruang-ruang rimpang ini berfungsi sebagai inkubator kesadaran awal, tempat rasa solidaritas afektif diproduksi. Namun, di dalam ekosistem rimpang yang luas itu, harus ada kerja-kerja bawah tanah yang disiplin untuk membangun inti kader yang terstruktur dan terpusat (strategi pemukul).
Inti kader inilah yang bertugas merajut simpul-simpul rimpang yang terpisah-pisah, membangun kesepakatan ideologis yang melampaui sekat sektoral, dan merumuskan garis komando yang disepakati bersama.
Ketika krisis objektif melanda—misalnya krisis ekonomi makro seperti inflasi tak terkendali atau delegitimasi politik elite—inti kader ini harus siap memimpin dan mengonsolidasikan massa rimpang yang cair menjadi satu barisan tunggal yang terdisiplin untuk melakukan hantaman struktural terhadap kekuasaan.
Menuju Bentuk Organisasi Progresif yang Kontekstual
Membangun kembali bentuk organisasi yang ideal dan terpusat bukan berarti kita mendaur ulang mentah-mentah model partai komunis abad ke-20 yang mekanis, yang sering kali berakhir menjadi birokratisme kaku dan mengasingkan massa itu sendiri.
Sentralisme yang kita butuhkan hari ini adalah “sentralisme demokratis yang dinamis”—sebuah bentuk organisasi yang mampu mengadopsi fleksibilitas teknologi abad ke-21 tanpa mencampakkan kedisiplinan prinsipil ideologis.
Kita harus menunjukkan kepada massa bahwa disiplin organisasi bukanlah pengekangan terhadap kebebasan individu seperti yang dituduhkan oleh propaganda neoliberal, melainkan satu-satunya alat yang memungkinkan kelas pekerja bertindak sebagai satu subjek politik yang padu.
Disiplin adalah apa yang memungkinkan kita mendistribusikan logistik secara efisien, mengelola risiko represi keamanan, dan mempertahankan garis perjuangan ketika gelombang euforia di media sosial telah surut.
Perdebatan gerakan di Indonesia tidak boleh berhenti pada romantisisme tak berguna mengenai betapa indahnya perlawanan subkultur atau betapa militannya tribun suporter dari balik batas gelembung kecil kita sendiri.
Romantisisme tanpa perhitungan strategi objektif dan pembacaan skala populasi yang riil adalah bentuk kemalasan berpikir. Kita harus berani melangkah lebih jauh: dari politik yang didasarkan pada apa yang membuat massa merasa nyaman dan suka, menuju politik yang didasarkan pada apa yang secara historis terbukti mampu menghancurkan rantai penghisapan secara struktural.
Jalan menuju ke sana memang tidak instan dan tidak seestetis unggahan di linimasa media sosial; ia menuntut ketekunan kerja-kerja organisasi yang sunyi, rapat-rapat evaluasi yang melelahkan, dan kedisiplinan kolektif.
Namun, justru di atas fondasi yang kokoh, terorganisir, dan terhitung secara objektif itulah, dan bukan di atas pasir rimpang yang cair, perubahan struktural yang kita cita-citakan dapat benar-benar ditegakkan di hadapan totalitas 280 juta jiwa rakyat Indonesia.
Penulis: Ikhsan
Editor: Dachlan Bekti
Catatan: Artikel ini pertama kali terbit di situs Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) pada 8 Juli 2026. Dimuat ulang di Trimurti.id atas seizin penulis untuk meramaikan perdebatan tentang strategi gerakan rakyat kekinian.
Artikel yang dimuat di rubrik ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi.
