a
HomeKabar PerlawananLBH Bandung; Nasib Buruh Kian Sulit Pasca Perppu Ciptaker Terbit

LBH Bandung; Nasib Buruh Kian Sulit Pasca Perppu Ciptaker Terbit

LBH Bandung; Nasib Buruh Kian Sulit Pasca Perppu Ciptaker Terbit

Trimurti, Bandung — Kamis (12/02/23), bertempat di Len Urban Space, Jl. Gegerkalong Girang, Sukasari, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung meluncurkan sebuah catatan akhir tahun 2022. Catatan itu berjudul ‘Otoritarian semakin Subur, Ruang Rakyat Semakin Tergusur’.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi, komunitas, mahasiswa, dan pers, sejak pukul 13.00 WIB.

Dalam laporan akhir tahunnya, LBH Bandung mencatat sejumlah isu yang menjadi perhatian mereka. Isu-isu tersebut mencakup kekerasan berbasis gender, advokasi perkotaan, perburuhan, fair trial, dan advokasi agraria.

Untuk kasus perburuhan, sepanjang 2022 LBH Bandung tercatat telah menangani sejumlah kasus. Beberapa di antaranya adalah gugatan SK UMK se-Jawa Barat bersama KASBI Jawa Barat, pendampingan kasus kriminalisasi Aan Aminah – buruh sekaligus anggota serikat SEBUMI CV Sandang Sari, dan perbudakan terhadap buruh disabilitas.

Untuk kasus yang terakhir disebut, Yayasan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat Jasa Mitra Karya Utama (Yayasan KUBCA) telah melakukan praktik perbudakan berkedok pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas. Dua orang buruh disabiliitas yang menjadi korban di antaranya adalah Djepri dan Rita.

Baik Djepri dan Rita, keduanya dipekerjakan dengan kondisi kerja yang buruk, upah tidak layak, dan seringkali tidak dibayar. Tidak hanya itu, mereka juga sering dibentak dan dimaki majikannya.

Ulah Yayasan KUBCA sebagai majikan adalah juga tindakan diskriminatif terhadap disabilitas. Sebab Djepri dan Rita merupakan penyandang tunarungu yang tidak akan mengerti ketika dibentak dan diteriaki.

LBH Bandung mencatat, kasus tersebut kini sedang dalam tahap pelaporan kepada kepolisian. Laporan itu mengungkap penggelapan dana yang menjadi hak korban, dan kekerasan terhadap buruh disabilitas. LBH Bandung juga melayangkan laporan kepada pengawas ketenagakerjaan terkait buruknya kondisi korban selama menjadi buruh di Yayasan tersebut

Sementara itu, untuk gugatan SK UMK se-Jawa Barat 2022 lalu, dilayangkan dengan dasar bahwa peraturan induknya yaitu UU Cipta Kerja tengah berstatus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga segala peraturan yang mengacu terhadap UU Cipta Kerja ini tidak dapat diberlakukan.

Namun, dalam putusan Majelis Hakim PTUN Bandung tanggal 20 Juli 2022 justru mengatakan menolak seluruh gugatan penggugat dan memutuskan bahwa SK upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 masih dapat diberlakukan.

Menurut Hery Pramono, Kepala Staf Riset dan Kampanye LBH Bandung, keputusan Majelis Hakim tersebut justru menunjukan sikap aparatus negara yang tidak peduli terhadap nasib buruh.

Ditambah lagi munculnya Perppu Cipatker di penghujung tahun 2022, seolah menegaskan sikap negara yang otoriter dan justru melayani kepentingan modal.

“Meski Omnibus Law telah terbukti merugikan buruh dan cacat hukum, negara jutsru ngotot mengesahkan peraturan turunannya yang memiliki banyak celah terkait pelanggaran hak-hak perburuhan.”

Sikap negara yang cenderung melayani kepentingan kapital ini, menurut Herry, tentu akan mempersulit nasib buruh ke depan. Terutama Pasca Perppu Ciptaker terbit. Buruh seolah dikepung oleh berbagai aturan yang mempersulit bagi jalannya perbaikan nasib mereka.

Acara kemudian ditutup dengan orasi dari berbagai organisasi seperti KASBI Subang, Forum Tamansari Bersatu, dan Pers Mahasiswa.

 

Reporter: Abdul Harahap

Editor: Dedi Muis

Bagikan