Trimurti.id–Bayangkan Anda berjalan selama hampir sebulan penuh dari hutan Amazon yang rimbun ke pegunungan Andes yang dingin, hanya dengan mengenakan sandal plastik di kaki untuk menempuh perjalanan seribu kilometer. Bukan untuk wisata, bukan untuk ziarah, tapi untuk mengatakan kepada presiden Anda: tanah kami bukan jaminan utang.
Itulah yang dilakukan ribuan petani dan masyarakat adat Bolivia sejak 8 April 2026. Ketika mereka tiba di La Paz, mereka mendapati kota itu sudah mendidih lebih dulu.
Bolivia memang ramai dikabarkan sedang bergolak. Penambang meledakkan dinamit di depan istana kepresidenan, guru-guru memblokade jalan raya, serikat buruh menyerukan mogok kerja tanpa tenggat, dan mahasiswa berteriak dari balik kepungan gas air mata. Tuntutan mereka satu: Presiden Rodrigo Paz Pereira harus mundur.
Dalam laporan terbarunya, France 24 menyebut Bolivia tengah menanggung krisis ekonomi terparah dalam empat dekade terakhir, dengan inflasi menyentuh 14 persen pada April lalu.
Kondisi ini merupakan konsekuensi dari keadaan selama bertahun-tahun, dan Paz yang baru enam bulan berkuasa adalah orang yang membuka tutupnya.
Untuk memahami mengapa jalanan Bolivia hari ini dipenuhi asap gas air mata, kita perlu mundur sebentar. WSWS mencatat bahwa Bolivia telah bergeser dari negara pengekspor energi bersih menjadi pengimpor sekitar 86 persen kebutuhan diesel dan 54 persen bensin, akibat penurunan produksi gas domestik yang berlangsung bertahun-tahun tanpa investasi eksplorasi yang memadai.
Krisis energi ini berjalan beriringan dengan krisis politik. Partai penguasa Movimiento al Socialismo (MAS) atau Gerakan Menuju Sosialisme yang sudah dua dekade berkuasa hanya meraih 3,2 persen suara di putaran pertama Pemilihan Umum 2025, sebuah keruntuhan dukungan yang hampir tak terbayangkan sebelumnya. Dari kekosongan itulah Rodrigo Paz Pereira muncul, berkampanye dengan slogan “kapitalisme untuk semua” dan janji mempererat hubungan dengan Washington.
Paz mewarisi negara yang sekarat dengan utang yang setara 95 persen PDB, cadangan devisa yang hanya cukup untuk membiayai impor kurang dari sebulan, dan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar karena dolar langka. Resep penghematannya klasik dan harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal.
Pada 18 Desember 2025, Paz meneken dekrit yang mengakhiri subsidi bahan bakar yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Perlu digambarkan betapa besarnya lonjakan ini: sebelum subsidi dicabut, satu liter solar hanya 3,72 boliviano—setara sekitar Rp8.000—dan bensin premium 3,74 boliviano. Setelah dekrit itu, harga solar melesat hampir tiga kali lipat ke 9,80 boliviano dan bensin premium ke 6,96 boliviano.
Bagi pengemudi angkutan yang menggantungkan hidupnya pada bahan bakar minyak alias BBM, ini adalah bencana. Al Jazeera melaporkan bahwa para buruh transportasi mengklaim mesin kendaraan mereka rusak karena dipaksa beralih ke bahan bakar berkualitas rendah yang lebih terjangkau, dan mereka menuntut kompensasi dari pemerintah.
Protes pertama meledak. Kota-kota besar seperti Cochabamba dan Santa Cruz lumpuh hampir selama sebulan. Pemerintah akhirnya mencabut dekrit awal. Namun yang diotak-atik pemerintah setempat bukanlah substansinya. Seperti yang dicatat WSWS, pimpinan Central Obrera Boliviana (COB), serikat buruh terbesar Bolivia, dan demonstran menerima revisi kebijakan yang pada dasarnya tetap menghapus subsidi. Selain itu, Paz juga memberikan janji kenaikan upah minimum 20 persen menjadi 3.300 boliviano atau sekitar Rp9,5 juta per bulan. Inilah yang menyebabkan kemarahan rakyat hanya tertahan sementara.
Maka datanglah Undang-Undang 1720 yang disahkan 10 April 2026, yang menjadi sumbu kedua yang menyulut semuanya. Undang-undang ini mengizinkan tanah pertanian kecil bersertifikat untuk dikonversi menjadi properti berukuran menengah dan dijadikan jaminan pinjaman bank. Pemerintah menyebutnya sebagai kemudahan kredit bagi petani kecil. Tapi bagi masyarakat adat dan petani, itu jelas merupakan pencaplokan lahan.
Struggle-La Lucha menjelaskan bahwa di Bolivia, tanah pertanian skala kecil adalah kategori yang dilindungi hukum, yang sejarahnya berakar pada perjuangan panjang meruntuhkan sistem tuan tanah lama. Tanah itu tak bisa disita, tak bisa dibagi-bagi, tak bisa dikenai pajak sebagai properti biasa.
Sialnya setelah UU 1720, sistem pengaturan tanah tersebut runtuh. Jika petani gagal membayar utang, tanahnya bisa disita bank. Di negara yang dikuasai kepentingan agrobisnis besar, “disita bank” sering kali berakhir di tangan korporasi. Inilah yang menyulut para petani rela untuk berjalan seribu kilometer dengan sandal plastik.
Para petani memulai pawai dari Amazon pada 8 April, dari Cobija, Pando, di ujung utara Bolivia yang berbatasan dengan Brasil. Dalam pawai tersebut, bergabung juga warga dari Beni dan daerah-daerah lain di sepanjang rute. Seperti yang dilaporkan Jacobin, mereka menempuh perjalanan lebih dari dua puluh hari, dari panas tropis ke dinginnya Andes yang menusuk, sebelum akhirnya tiba di La Paz pada 4 Mei.
Di sana, serikat penambang Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) dan perwakilan petani dataran tinggi dari Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) menyambut mereka dengan rapat solidaritas yang riuh.
Pemimpin petani perempuan dari Beni, Miriam Palomeque, berteriak di podium, “Dengan keberanian, dengan nyali, kita telah tiba di sini, saudari-saudari!”
Oscar Cardozo, pemimpin serikat petani, menegaskan, “Kehidupan kami bersifat kolektif, bukan individual. Tanah harus dihormati; tanah bukan untuk dijual.”
Kemudian, pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei, terjadi titik balik. Di Kota El Alto—kota kelas buruh yang menggantung di atas La Paz, dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter—ribuan orang berkumpul dalam sebuah Cabildo Abierto, rapat rakyat terbuka ala Bolivia yang punya tradisi panjang sebagai arena pengambilan keputusan kolektif.
WSWS mencatat rapat itu dihadiri perwakilan pengemudi truk, guru, penambang, buruh pertanian, dan pekerja kesehatan bersama dengan organisasi-organisasi petani. Dari situ, COB mendeklarasikan mogok umum tak terbatas mulai 2 Mei. Lebih dari 70 serikat buruh bergabung. Rapat tersebut kemudian menghasilkan tuntutan pertama, yakni mendesak Rodrigo Paz mundur dari kursi presiden. Kemudian menyusul tuntutan lain, kenaikan upah minimum 20 persen, pensiun yang lebih layak, penghentian privatisasi perusahaan negara, dan pemotongan pajak untuk usaha kecil.
Rodrigo Paz kemudian merespons tuntutan dari Cochabamba. “Jika kamu ingin upah yang lebih tinggi, pertama-tama ciptakan lapangan kerja,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera. Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi buruh-buruh yang sudah berjam-jam memblokade jalan dengan tubuh mereka sendiri.
Sepanjang awal Mei, La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, dan Sucre lalulintas tersendat. Transportasi publik lumpuh. Setidaknya ada 70 blokade jalan di seluruh Bolivia, yang memutus jalur pasokan ke kota-kota besar. Kemudian pada 13 Mei, Paz akhirnya mencabut UU 1720 secara resmi. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan menyusun undang-undang baru dengan tujuan serupa, tentunya pernyataan tersebut langsung terbaca oleh massa sebagai gertakan kosong.
Demonstran menolak pencabutan itu sebagai manuver dan tetap bertahan di jalanan. Sehari setelahnya, penambang tiba di Plaza Murillo, alun-alun di depan istana kepresidenan. Dari laporan Reuters yang dikutip U.S. News, ledakan terdengar saat para demonstran melemparkan stik dinamit ke arah polisi yang menjaga alun-alun. Sekitar 20 penambang sempat diizinkan masuk istana untuk berunding langsung dengan Paz dan beberapa menterinya. Namun dalam pertemuan tersebut pemerintah tetap menolak tuntutan pengunduran diri.
Senjata Terakhir Rezim Paz: Dakwaan Terorisme
Baik pemerintahan Bolivia, dan rezim pemerintahan lainnya, tampaknya memiliki rumus yang sama. Jika di jalan rakyat tak bisa dikendalikan, maka jerat mereka dengan hukuman. Pada 19 Mei, Jaksa Agung Roger Mariaca mengumumkan bahwa kantornya mendakwa Mario Argollo, Sekretaris Jenderal COB, dengan tuduhan menghasut publik untuk melakukan kejahatan dan terorisme.
Surat perintah penangkapan terpisah juga dikeluarkan untuk Justino Apaza Callisaya, pemimpin Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), federasi dewan warga La Paz, yang selama ini menjadi tulang punggung pengorganisasian di tingkat kelurahan. Seperti yang diberitakan Common Dreams, penyelidikan juga menyasar sejumlah individu yang terlibat dalam deklarasi mogok umum 1 Mei, dengan tuduhan yang mencakup asosiasi kriminal, pembiayaan terorisme, hingga serangan terhadap keamanan transportasi dan layanan publik.
“Mereka tidak akan menaklukkan kami dalam perjuangan yang telah kami mulai,” kata Argollo dalam sebuah pernyataan. Setidaknya empat pengunjuk rasa dilaporkan tewas sejak 16 Mei, sementara sekitar 90 orang ditangkap.
Situasi La Paz dilaporkan memburuk dengan cepat. France 24 memberitakan, toko-toko tutup, blokade protes mencekik jalur masuk kota. Pasokan makanan, obat-obatan, serta oksigen untuk rumah sakit mulai menipis. Gas air mata menyelimuti jalanan. Sementara itu, pendukung mantan presiden Evo Morales berdatangan setelah berjalan selama tujuh hari dari Oruro—180 kilometer selatan ibu kota—untuk bergabung. 
Pemerintah menyebut mereka bagian dari “operasi politik” yang dikirim Morales untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Morales, yang hingga kini masih bersembunyi sejak 2024, memposting di media sosial: “Tidak ada ‘rencana jahat.’ Rakyat yang menggunakan hak mereka untuk berpendapat dan berprotes bukan serangan terhadap demokrasi.”
Departemen Luar Negeri AS menyatakan mendukung upaya Paz untuk “memulihkan ketertiban.” Seorang mahasiswi dari Universitas Publik El Alto merespons: “Tidak peduli apa yang dicoba dilakukan pemerintah Paz, menekan kami atau menjatuhkan sanksi sebagai teroris… kami akan terus menjunjung tinggi kedaulatan dan hak-hak rakyat kami.”
Bolivia hari ini adalah negara yang berada dalam situasi krisis, seluruh elemen masyaratakat sudah muak dengan keputusan yang dibuat oleh Rodrigo Paz. Seorang petani berusia 60 tahun bernama Ivan Alarcon yang datang dari Caquiaviri—kota kecil di barat Bolivia, sekitar 90 kilometer dari La Paz—mengatakan kepada AFP, “Kami ingin dia (Rodrigo Paz) mundur karena dia tidak kompeten. Bolivia sedang mengalami momen kekacauan.”
Kalimat itu mungkin bisa merangkum apa yang dirasakan jutaan orang Bolivia saat ini, sebuah perasaan yang tidak perlu didakwa sebagai terorisme untuk dipahami.
Reporter: Abdul Harahap
Editor: Dachlan Bekti
