Trimurti.id – Mungkin ada lima orang sedang duduk meronda. Mereka asyik membahas konten-konten viral di media sosial sambil menunggu maling mana yang sial malam itu.
Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri dengan tangan terkepal kesal, lalu menunjukkan sebuah konten dari Magdalene. Konten itu berisi 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pekan lalu.
Dari satu orang yang kesal merembet ke empat peronda lain. Keesokan harinya lima orang itu pergi ke kantor desa untuk mengadu. Mereka menilai konten Magdalene itu menyesatkan sekaligus berpotensi membuat tukang sayur, tukang galon, dan seluruh entitas pemanggul karung di pasar menjadi resah.
Kira-kira situasi seperti itulah yang hendak disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi saat membeberkan alasan pemblokiran konten Magdalene: Berdasarkan surat aduan masyarakat.
Komdigi hendak menyampaikan bahwa mereka benar-benar bekerja setelah mendengar aduan masyarakat di bawah. Komdigi juga ingin memperlihatkan keresahan publik soal informasi yang simpang siur.
Alasan klise semacam itu yang justru berbanding terbalik dalam praktik hukum keseharian. Mari mengingat bagaimana negara bertindak terhadap ribuan demonstran Agustus-September 2025 yang menghendaki perubahan.
Semakin banyak dugaan orang yang diduga terlibat kerusuhan maka semakin giat polisi memenjarakan, atau minimal menjadikan mereka saksi.
Meski penangkapan demonstran di negara demokrasi terbilang janggal, tapi logika hukum itu yang dipakai. Dalam hal penangkapan demonstran, negara memaksakan hadir untuk menguji seberapa kuat sebuah rezim di hadapan protes dan aksi.
Berbeda dengan kasus Andrie Yunus dan pemblokiran konten Magdalene. Negara ingin hadir sebagai wujud perwakilan publik yang resah.
Sementara keresahan rakyat hari ini adalah soal upah yang rendah, harga sembako yang melejit, krisis bahan bakar, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dari deretan keresahan riil itu, negara melalui Komdigi tidak hadir dengan gebrakan.
Pemblokiran konten menjadi paradoks bagi Komdigi tentang transparansi informasi. Rakyat perlu tahu serta perlu mengerti, bagaimana dan ke mana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bermuara.
Seharusnya Komdigi menekan proses hukum tersebut diseret ke peradilan sipil, bukan militer. Bahkan, Komdigi, patut berterima kasih pada media-media seperti Magdalene yang menyiarkan para terduga pelaku lebih banyak dari hasil penelusuran kepolisian atas bantuan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
Mari kita ingat kisah “The Emperor’s New Clothes” alias “Sang Raja yang Telanjang”. Seorang raja sangat gemar berpakaian mewah hingga suatu hari ia ditipu oleh dua orang yang mengaku bisa membuat pakaian ajaib yang hanya dapat dilihat oleh orang pintar.
Karena takut dianggap bodoh, para pejabat hingga sang raja itu sendiri berpura-pura melihat pakaian tersebut. Padahal raja tidak mengenakan apa-apa. Raja pun berjalan di depan rakyat dan semua diam.
Kisah “The Emperor’s New Clothes” menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan ilusi yang diterima bersama, meski sebenarnya rapuh. Dalam cerita itu, tidak ada yang berani mengatakan kebenaran karena takut dianggap bodoh atau tidak sejalan.
Alasan pemblokiran konten Magdalene itu agaknya persis “pakaian” sang raja di hadapan rakyat; semua orang tahu itu bohong.
Rakyat dianggap akan menerima begitu saja alasan resmi aduan masyarakat tanpa transparansi. Ini juga membuat Sang Menteri, Meutya Hafid, seketika tidak terlihat sebagai mantan jurnalis, yang pernah ditawan Al-Qaeda, untuk mengambil langkah-langkah selayaknya sengketa jurnalistik: melalui Dewan Pers, hak jawab, atau koreksi.
Sekalipun harus bertaruh, mungkin di antara kita, termasuk para pembaca, tak ada yang pernah melaporkan konten pemberitaan Magdalene itu ketika nongkrong atau meronda, dengan dalih konten itu telah membuat tukang sayur, tukang galon, dan seluruh entitas pemanggul karung di pasar menjadi resah. Siapa sebenarnya yang resah?
Penulis: Dedi Muis
Editor: Dachlan Bekti
