Saya merupakan guru honorer yang berkerja disalah satu sekolah Swasta di Kota bandung. Selama satu bulan saya hanya mendapatkan upah sebesar Rp720.000 per bulan, upah yang sangat jauh dari kata layak. Belum lagi dari jumlah Rp720.000 itu harus ada potongan sebesar Rp100.000 untuk iuran koperasi yang katanya sih “sukarela”. Namun, iuran tersebut bukan atas persetujuan dari saya. Potongan itu datang begitu saja, seperti hujan yang jatuh tanpa bisa ditolak—padahal atap rumah saya sendiri sudah bocor di banyak tempat—jadi dimana nilai “sukarelanya”?
Angka-angka yang saya sebutkan tadi bukanlah sekadar soal upah tapi merupakan penanda posisi saya dalam sistem pendidikan: rapuh, mudah diabaikan, dan selalu diminta memahami keadaan. Saya diminta sabar, diminta untuk ikhlas, diminta setia, seolah-olah pengabdian dapat menggantikan kebutuhan hidup saya, mengabaikan setiap permasalahan saya diluar sekolah seperti seorang pemuka agama yang mengatakan kepada jamaahnya, “semua baik-baik saja, asal ikhlas, Tuhan akan memberikan jalan”.
Saya percaya dengan Tuhan dan jalan yang diberikannya akan tetapi apakah dengan sabar dapat mengisi bensin kendaraan untuk berangkat mengajar? Saya akan dengan lantang mengatakan TIDAK! Di titik itu juga, saya menyadari bahwa pendidikan kita tidak hanya kekurangan dana, tetapi juga kehilangan kejujuran.
Negara berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi membiarkan guru honorer hidup di ambang kehidupan jauh dari kata layak. Upah murah ini bukan sebuah ironi dari negara miskin, melainkan hasil dari kebijakan yang memandang pendidikan sebagai beban anggaran, bukan sebagai investasi manusia. Negara menghemat biaya dengan cara yang paling sunyi: memiskinkan pendidiknya secara perlahan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Pada prognosis atau proyeksi belanja pemerintah pusat semester II menurut fungsinya di tahun 2025 saja, anggaran untuk pendidikan bahkan menempati urutan 10. Sementara untuk pertahanan menempati urutan 2 di bawah pelayanan umum. Rupanya, peluru dan senjata lebih penting dibandingkan pendidikan.
Dalam sistem seperti ini, pendidikan bergerak mengikuti logika neoliberalisme. Sekolah dikelola seperti perusahaan, efisiensi dijadikan mantra, dan fleksibilitas tenaga kerja dipuja sebagai solusi. Guru honorer menjadi buruh paling telanjang dari logika tersebut: kontrak tidak pasti, upah rendah, minim perlindungan, dan mudah diganti. Kami seperti baut kecil dalam mesin besar—ketika aus, diganti; ketika bersuara, dianggap mengganggu ritme produksi.
Paulo Freire sejak lama mengingatkan bahwa pendidikan yang tunduk pada logika teknokratis dan ekonomi akan kehilangan watak pembebasannya. Ia menulis:
“When education is not liberating, the dream of the oppressed is to become the oppressor. (Dalam pendidikan yang tidak membebaskan, yang dilatih bukanlah kesadaran kritis, melainkan kepatuhan yang rapi)”
Kepatuhan itu terlihat jelas dalam kurikulum yang terus berubah. Setiap perubahan datang membawa jargon kemajuan, tetapi di ruang kelas justru melahirkan kebingungan. Guru dan murid sama-sama terombang-ambing. Kurikulum dibuat dari atas, diturunkan sebagai perintah teknis, lalu diukur melalui laporan administratif yang menumpuk seperti debu di meja kerja. Pendidikan menjadi rutinitas tanpa makna, seperti jam dinding yang terus berdetak tetapi tidak pernah menunjukkan arah.
Freire juga menyebutkan praktik semacam ini sebagai banking education, pendidikan gaya bank, di mana pengetahuan diperlakukan seperti setoran. “Education thus becomes an act of depositing, in which the students are the depositories and the teacher is the depositor. (Pendidikan dengan demikian menjadi suatu tindakan menyetor, di mana para siswa adalah tempat penyimpanan dan guru adalah penyetor”.
Ironisnya, dalam sistem hari ini, guru tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai subjek. Guru hanya menjadi wadah kebijakan, dipaksa menyimpan dan menyalurkan instruksi negara tanpa ruang dialog.
Di tengah semua itu, masyarakat dan negara masih gemar mengulang mitos lama: “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.” Jujur saya sangat benci ilusi mitos ini. Kalimat yang terdengar sangat mulia, tetapi bagi saya jargon tersebut hanyalah selimut tipis yang dipakai untuk menutup luka yang menganga. Narasi ini membuat penderitaan guru terasa wajar, bahkan terhormat. Guru yang menuntut hak dianggap tidak ikhlas, sementara sistem yang tidak adil dianggap sebuah ritus ibadah.
Freire dengan tegas mengingatkan, “Washing one’s hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral.” Membiarkan guru honorer hidup dalam ketidakadilan sambil memujanya sebagai pahlawan bukanlah sikap netral; itu adalah keberpihakan yang halus kepada kekuasaan.
Saya percaya pendidikan seharusnya menjadi ruang pembebasan. Namun pembebasan tidak mungkin lahir dari pendidik yang tidak merdeka. Guru yang hidup dalam kecemasan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan tekanan administratif hanya diajari untuk bertahan, bukan berpikir. Dalam kondisi seperti itu, pendidikan berubah menjadi lorong sempit yang mengajarkan cara berjalan lurus, bukan cara melihat sekeliling.
Freire pernah mengatakan, “Education does not change the world. Education changes people. People change the world.” Tetapi bagaimana pendidikan dapat mengubah manusia jika manusia didalamnya diperlakukan sebagai alat? Bagaimana murid bisa diajak berpikir kritis jika gurunya sendiri dibungkam oleh sistem?
Saya menulis ini bukan untuk meminta belas kasihan. Saya menulis ini untuk mengingatkan bahwa krisis pendidikan kita bukan krisis kurikulum semata, melainkan krisis kebijakan dan keberpihakan. Selama pendidikan dijalankan menggunakan logika pasar, selama itu juga guru honorer diperlakukan sebagai tenaga kerja dengan upah murah, dan selama pengabdian dijadikan alasan untuk menunda keadilan—pendidikan akan terus berjalan tanpa menoleh pada manusia yang memikulnya.
Saya tetap mengajar. Seperti banyak guru honorer lain, saya berdiri di kelas dengan keyakinan yang tersisa. Namun saya menolak diam. Karena diam, apalagi dalam situasi seperti ini, bukanlah sebuah kebijaksanaan, melainkan kepatuhan. Dan pendidikan, jika masih ingin disebut sebagai jalan pencerahan, seharusnya berpihak pada manusia—bukan pada angka, bukan pada citra, dan bukan pula pada pasar.
Penulis: Jim Alberka
Editor: Ilyas Gautama
