Sebagai buruh, kamu harus mendapatkan upah. Sebabnya banyak. Karena upah adalah hak perburuhan. Apalagi, karena majikan di tempatmu bekerja wajib membayarkan upah. Kalau mau ditambah alasan yang lain, agar kamu tidak dicemberuti pasangan dan dipandang memelas oleh orangtua. Dan, yang terpenting, agar kamu dapat hidup layak dan bermartabat.
Tentang upah, UU baru ini mencantumkan ketentuan tentang upah minimum, upah lembur, hak atas upah dalam keadaan tertentu meskipun buruh tidak bekerja (misalnya karena sakit), pembatasan potongan upah, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan pengupahan.
Intinya, semua buruh seharusnya dibayar setidaknya mengikuti upah minimum kota/kabupaten dan–jika ada–upah upah minimum di sektor industrinya. Apakah ketentuan ini berlaku untuk semua buruh? Eits, ada perkecualiannya ternyata.
Pasal 144 UU ini membolehkan pengusaha mikro dan menengah membayar buruh hingga 50% di bawah upah minimum. Maka, waspadalah ketika pada suatu hari majikanmu sekonyong-konyong di depan Dinas Tenaga Kerja menyaru sebagai pengusaha UMKM. Itu adalah aba-aba pendahuluan untuk membayar murah buruh. Perhatikan pula Pasal 287 ayat 3, yang membebaskan pengusaha UMKM dari sanksi pidana jika mereka membayarkan upah secara tidak layak.
Kemudian, pengupahan bagi buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun akan mengikuti ketentuan struktur dan skala upah. Logikanya, begini. Semakin lama kamu bekerja, seharusnya upah tidak mandek hanya di tingkat minimum. Semakin suatu pekerjaan membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu, buruh seharusnya diupah lebih baik. Maka, di tempat kerja majikan harus menyusun struktur dan skala upah. Bagaimana jika di tempat kerja tidak ada struktur dan skala upah itu? Menurut Pasal 147, sanksinya hanya sanksi administratif. Karena sanksinya ringan, ada kemungkinan pengusaha akan mengabaikannya.
Berikutnya, soal lembur. Kerja lembur memang diperbolehkan, sepanjang buruhnya setuju. UU membatasi waktu kerja lembur hanya 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Tapi, batas 4 jam per hari dan 18 jam per minggu tidak berlaku untuk “sektor atau pekerjaan tertentu.” Sektor industri apa gerangan? Tidak ada penjelasan tentang hal ini. Kalimatnya menggantung hanya sampai di situ. Celah ini berpotensi digunakan oleh majikan untuk memberlakukan lembur yang berkepanjangan.
Sekarang tentang cuti sakit. Kalau kamu sakit dan tidak bisa masuk kerja, kamu bisa mengambil cuti sakit dan tetap menerima upah. Mula-mula upah turun jadi 75%. Kalau belum sembuh, jadi 50%. Masih sakit juga, tinggal 25%. Padahal, buruh yang sakit berkepanjangan pasti membutuhkan biaya lebih besar untuk sembuh. Ketentuan tentang hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 149 ayat 3.
Di atas kertas, ada perlindungan bagi buruh untuk mendapatkan upah yang layak. Di lapangan, ketentuan tentang upah banyak dilanggar dengan terlalu mudah. Buruh dan serikat buruh harus selalu mengawasinya.
Penulis: Rinaldi Fitra
Editor: Sentot
