Buku kompilasi hasil liputan investigasi proyek strategis nasional (PSN) berjudul Kumpulan Karya Jurnalistik: Tangis dari Tepi Proyek Strategis Nasional resmi diluncurkan Rabu 28 Mei 2025 di Swiss-Belinn Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.
Acara berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.00 WIB dan dihadiri sejumlah narasumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil.
Buku ini merupakan hasil kolaborasi 14 jurnalis dari Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara, serta melibatkan sejumlah media. Proyek jurnalistik investigatif ini didukung oleh AJI Indonesia, WALHI, LBH, dan Tempo Witness.
Diseminasi peluncuran menghadirkan penanggap seperti Yosep Suprayogi (Tempo Witness), Erasmus Cahyadi (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), dan Diky Anandya (Auriga Nusantara), serta dimoderatori Musdalifah dari AJI Indonesia.
Investigasi dalam buku ini mengungkap berbagai pelanggaran terkait pelaksanaan PSN di tiga wilayah. Di Maluku Utara, ditemukan praktik pengambilalihan lahan warga secara paksa untuk kepentingan pertambangan, dengan dukungan surat keputusan dari pemerintah kabupaten. Warga yang menolak menjual tanah mereka menghadapi ancaman kriminalisasi, sementara perusahaan tidak menunjukkan bukti legalitas konsesi lahan.
Di Kalimantan Timur, kasus serupa terjadi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Warga yang telah menetap secara turun-temurun dianggap menduduki wilayah konsesi perusahaan. Di Desa Telemow, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebutkan bahwa pemegang konsesi memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, di Jawa Barat, liputan mengungkap ketidaksesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari industri energi panas bumi antara catatan perusahaan dan pemerintah daerah, dengan selisih mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan korupsi ini hanya direspons sebagai “kesalahan pencatatan”.
Selain proses pembebasan lahan dan indikasi korupsi yang terjadi dalam proses pelaksanaan PSN. Ada masalah lain yang muncul beriringan denan kehadiran PSN di sejumlah wilayah. Diky Anandya, misalnya menyoroti meningkatnya ancaman terhadap pembela lingkungan sejak 2017. Ia menyebut mereka sering distigmatisasi sebagai penghambat pembangunan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan, pada periode 2020–2023 terdapat 115 konflik agraria terkait PSN.
Erasmus Cahyadi dari AMAN menegaskan bahwa PSN telah merampas sumber penghidupan masyarakat adat dan melanggar berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Konvensi ILO No.111 dan UU No.39 tentang HAM. Ia menyoroti ketimpangan penegakan hukum antara pelanggaran oleh masyarakat dan oleh perusahaan.
Semantara itu, Yosep Suprayogi dari Tempo Witness menekankan pentingnya data komprehensif dalam liputan investigasi, termasuk menelusuri lebih lanjut hasil pemanfaatan DBH.
Perbincangan yang dihasilkan dari diseminasi buku ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi dari berbagai kalangan masyarakat. Kebutuhan akan adanya keterhubungan antar organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan media. Pembangunan nasional harus diawasi oleh jurnalisme kritis dan advokasi kepada rakyat.
Reporter: Elijah Warobay
Editor:Abdul Harahap
