Trimurti.id – Beberapa minggu terakhir, wacana absurd kembali dilempar ke publik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM). Ia mengusulkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial dan beasiswa. Seolah tubuh rakyat miskin bisa diperlakukan seperti milik negara. Seolah bantuan—yang seharusnya menjadi hak warga—bisa dijadikan alat tawar-menawar.
Vasektomi sendiri adalah metode kontrasepsi permanen bagi laki-laki. Prosedurnya dilakukan dengan memotong atau menutup vas deferens, saluran yang membawa sperma ke air mani. Artinya, meskipun pria tetap mengalami ejakulasi, ejakulasinya tidak lagi mengandung sperma, sehingga pembuahan tidak terjadi.
Saat ini memang ada prosedur medis yang bisa membalikkan vasektomi (reversible), tetapi proses itu tidak mudah dan keberhasilannya pun tidak bisa dijamin sepenuhnya. Seperti tindakan medis lainnya, vasektomi juga membawa risiko: nyeri, pembengkakan, bahkan infeksi. Meski bersifat sementara, efek ini tetap perlu dipertimbangkan secara serius.
Setiap tindakan medis, apa pun bentuknya, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pasien—dengan catatan pasien sudah paham betul apa konsekuensinya. Dalam banyak kasus, tenaga kesehatan memang menganjurkan kontrasepsi demi alasan kesehatan. Misalnya, pada perempuan yang rentan mengalami komplikasi kehamilan atau baru saja menjalani persalinan dengan operasi caesar. Namun, anjuran itu selalu didasarkan pada kesadaran dan kehendak pasien sendiri.
Kontrasepsi bisa dianjurkan. Tapi tak pernah boleh dipaksakan. Apalagi dengan syarat yang merendahkan, seperti bantuan sosial atau beasiswa.
Wacana yang dilempar KDM bukan cuma keliru, tapi juga berbahaya. Ia mengingkari prinsip paling mendasar dalam hak asasi manusia: bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri pilihan atas tubuh dan hidupnya. Negara yang semestinya hadir untuk melindungi rakyat, justru ikut mengatur siapa yang layak memiliki anak, dan siapa yang tidak.
Dan mari kita bicara apa adanya. Ini bukan soal kesehatan. Ini tentang bagaimana negara memandang orang miskin—sebagai beban. Sebagai masalah yang harus dikendalikan. Padahal, kemiskinan bukan soal jumlah anak. Ia soal upah yang rendah, pendidikan yang tak merata, layanan kesehatan yang sukar menjangkau desa-desa dan kampung-kampung kota, serta negara yang hilang saat rakyat membutuhkan.
Dalam salah satu kontennya, KDM mendatangi seorang pria miskin dengan sebelas anak. Istrinya tengah hamil anak ke-12. Anak-anak mereka putus sekolah, sebagian bekerja berjualan. Lalu KDM datang menawarkan bantuan—dengan syarat: sang ayah harus menjalani vasektomi.
Kira-kira seperti ini alur berpikirnya: kalau miskin, jangan punya banyak anak. Tapi mengapa justru yang disalahkan tubuh si miskin, bukan kondisi struktural yang membuat mereka terus-menerus terjebak dalam kemiskinan?
Kita tidak sedang membicarakan satu individu atau satu kebijakan. Ini tentang cara berpikir yang melihat orang miskin sebagai pihak yang harus dibatasi, dikendalikan, dan ditekan. Bukan dilindungi, didukung, dan diberdayakan.
Sejarah telah membuktikan bahwa kebijakan pengendalian populasi yang memaksa bisa membawa dampak jangka panjang. China pernah melakukannya lewat kebijakan satu anak antara 1979 hingga 2015. Hasilnya, dalam jangka pendek, laju pertumbuhan penduduk menurun. Namun dalam jangka panjang, negara itu menghadapi krisis populasi lanjut usia dan menurunnya jumlah angkatan kerja muda. Ekonomi pun terdampak.
Indonesia tak belajar dari kasus tersebut. Negara tidak pernah benar-benar menyediakan pendidikan seksual dan akses kontrasepsi yang layak. Seks menjadi satu-satunya hiburan yang bisa diakses tanpa uang, di tengah hidup yang serba mahal dan menyempit. Tapi alih-alih menjawab akar masalah, negara datang dengan syarat: vasektomi dulu, baru dibantu.
Wacana vasektomi sebagai syarat bansos adalah bukti bahwa negara gagal memahami akar persoalan kemiskinan. Ia tidak menawarkan solusi. Ia malah menambah luka. Negara seharusnya tidak ikut-ikutan merampas kendali atas tubuh rakyatnya. Negara seharusnya tidak menjadikan bantuan sebagai alat paksa.
Apa yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan vasektomi, tapi pendidikan seksual yang adil dan menyeluruh. Bukan pemaksaan vasektomi, tapi kerja layak, upah mencukupi, layanan kesehatan yang bisa diakses semua orang. Bukan iming-iming beasiswa yang bersyarat, tapi sistem pendidikan yang bisa dicapai oleh siapa pun tanpa harus mengorbankan hak tubuhnya.
Penulis: Dilla Aninditha
Editor: Anita Lesmana
Dilla Aninditha adalah anggota kolektif Kawan Medis. Ia aktif melakukan kerja-kerja edukasi tentang kesehatan publik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, berkeadilan, dan lebih berkemanusiaan.
