Trimurti.id, Bandung – Beberapa serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ) menggelar demonstrasi penolakan revisi UU Ketenagakerjaan, Kamis, 22 Agustus 2019. Demonstrasi aliansi yang terdiri dari SBSI 92, FSPMI, FSPM, GASPERMINDO, GOBSI, KSN, SP KEP KSPI, KSPN, KASBI, dan PPMI, berlangsung di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung.
Dalam aksi yang dimulai dari jam 10.30 WIB tersebut, orator dari masing-masing serikat bergantian mengemukakan alasan keberatan mereka terhadap rencana revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mulai dari segi upah, kesejahteraan, pesangon, dan kepastian kerja. Beberapa orator secara khusus menyorot maraknya praktik pemagangan di berbagai perusahaan, yang mencerminkan usaha untuk membuat pasar tenaga kerja menjadi semakin fleksibel.
Selepas azan zuhur, ABJ mengirimkan delegasi untuk menemui anggota DPRD Jawa Barat. Pertemuan tersebut rupanya tidak berlangsung lama. Setengah jam kemudian pengurus serikat anggota ABJ dan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Syamsul Bachri tampil di atas mobil komando, mengumumkan hasil pembicaraan mereka. Menurutnya, secara prinsip, DPRD Jawa Barat menolak revisi yang tidak berkiblat pada kepentingan buruh; beritikad untuk membela martabat dan kehormatan buruh; dan mendukung diberikannya upah yang layak untuk buruh magang.
Ajat Sudrajat, Ketua ABJ, mengatakan bahwa ketiga poin tuntutan tersebut akan disampaikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ke pemerintah pusat di Jakarta. Setelah itu ABJ pun akan melakukan evaluasi pasca aksi dan merencanakan aksi lanjutan di Jakarta.
“Nah, jadi hari ini akan ada evaluasi, berarti kita akan konsentrasi untuk menduduki gedung Istana (Merdeka) di Jakarta. Aksi lanjutannya akan dilakukan di bulan September,” ujar Ajat saat diwawancara Trimurti.id.
Solidaritas dari Mahasiswa Papua
Aksi massa ABJ berlangsung di tengah maraknya kecaman masyarakat terhadap peristiwa penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, 16-17 Agustus 2019, yang dinilai penuh kekerasan serta rasialis. Bersamaan dengan aksi massa ABJ, di tempat yang sama, berlangsung aksi menolak tindakan diskriminasi rasial terhadap orang Papua yang diinisiasi oleh Ikatan Mahasiswa Setanah Papua (Imasepa ) dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan.
Dalam pers rilis yang dibagikan Imasepa dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan, disebutkan bahwa kolonialisme, imperialisme, militerisme, dan kapitalisme, adalah faktor yang menjadi akar persoalan bangsa West Papua. Tindakan rasialis yang terjadi di Surabaya dan beberapa kota lain seperti di Malang, Semarang, dan Makassar, merupakan turunan dari faktor-faktor tersebut.
Di tengah aksi, salah satu peserta aksi Imsaepa dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan turut membentangkan poster yang berisi penolakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mokat, salah satu peserta aksi asal Papua, berpendapat bahwa revisi UUK juga akan berdampak pada buruh di West Papua. Ia mencontohkan buruh Freeport yang dipecat oleh perusahaan dan nasibnya hingga kini masih terkatung-katung.
“Kami menyurakan tuntutan buruh juga, karena kami sama-sama ditindas oleh kelas penguasa,” ujar Mokat.
Reporter: Arie Retmono, Hirson, Rinaldi, Rusfa
Editor: Dachlan Bekti