Categories
Kabar Perlawanan

Buruh antara Pengabaian Hak dan Covid-19

Trimurti.id, Bandung – Sejak 2020 kita dihantam pagebluk tak berkesudahan hingga kini tahun berganti ke angka 2022. Virus yang sudah mengubur jutaan manusia ini memiliki statistik yang sangat menjelaskan betapa pandemi akibat Covid-19 begitu mengerikan. Segala aktivitas manusia terganggu, bahkan pandemi ini dinobatkan dapat membuat perekonomian global menuju resesi. Dan semua umat manusia, selama virus ini masih mematikan, dalam bayang-bayang mara bahaya.

Kita dalam satu kelompok sosial negara Indonesia yang memiliki jurang begitu menganga antarkelompok satu dan kelompok lain; majikan dan buruh, kaya dan miskin, pemangku kekuasaan dan rakyatnya. Nampaknya jelas siapa yang sangat rentan dan menderita dikala pagebluk ini melanda. Mayoritas yang menopang segala kebutuhan kalangan minoritas inilah yang selalu serba berkekurangan, minim akses, dan banyak sekali keterbatasan. Mereka yang memiliki resiko lebih tinggi dijemput ajalnya oleh virus yang sedang merebak.

Marak terjadi para majikan tak mau rugi dengan memecat buruh guna menstabilkan pendapatan mereka. Alhasil banyak buruh kena PHK dan menganggur dengan jaminan yang minim saat situasi di luar teramat mencekam. Tak asing lagi kita mendengar orang-orang tetap terpaksa keluar mengacuhkan ancaman terpapar virus dengan alasan yang kontradiktif: ingin tetap hidup. Mati oleh Covid-19 atau mati kelaparan.

Sementara kelas buruh berjibaku antara hidup dan mati di tengah curva pandemi kasus infeksi kian meninggi, para cukong dan pejabat negara diam-diam menandatangani UU yang membuat buruh tak ubah hanyalah sekrup dan tumbal untuk menggerakan mesin ekonomi mereka.

Kami mencatat geliat buruh mengarungi tahun 2021 ini di bawah dua cekikan: pandemi dan pengabaian hak, dari burnout-nya para nakes saat kasus positif Covid-19 melonjak hingga pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh driver ojek online.

  1. Omnibus Law Cipta Kerja Mulai Berlaku

Sejak disahkan pada 8 Oktober 2020, Omnibus Law atau UU No. 11 Tentang Cipta Kerja, mulai diberlakukan di berbagai perusahaan. Salah satunya adalah di PT. Restu Ibu Utama Balikpapan. Pada September 2021, perusahaan ini mulai memecat buruh atas nama efisiensi untuk menghindari kerugian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. PP ini hadir sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja dan mulai marak diberlakukan sejak Februari 2021.

Awal mula PT Restu Ibu Utama memberlakukan PP ini adalah akibat munculnya gelombang perlawanan dari buruh-buruh yang berserikat. PP ini digunakan untuk menghentikan upaya serikat mengklarifikasi kabar perihal akan dijualnya rumah sakit oleh perusahaan. Sebanyak 18 buruh kehilangan pekerjaan akibat di-PHK.

Baca juga: Hilang Kerja Akibat UU Cipta Kerja

  1. Kerja Berlebih dan OvertimeNakes Selama Pandemi

Sepanjang pandemi Covid-19 yang melonjak pada April-Juni 2021, para nakes di Indonesia mengalami kerja overtime dan berlebih untuk menangani pasien yang terus-menerus bertambah di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Sebagai kelompok yang setiap hari berurusan dengan Covid-19, mereka tentu memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar virus tersebut. Meski demikian, tak ada perlakuan khusus atau jaminan keselamatan yang memadai selain alat pelindung diri.

Kematian nakes akibat Covid-19 di Indonesia menempati posisi ketiga terbesar di dunia dan nomor pertama di Asia. Dilansir dari BBC, per Agustus 2021, tercatat ada 1.891 nakes yang meninggal. Nakes-nakes itu terdiri dari 640 dokter, 637 perawat, 377 bidan, 98 dokter gigi, 34 ahli gizi, 33 ahli teknologi laboratorium, dan 13 ahli kesehatan masyarakat. Dua bulan sebelumnya, kematian nakes mencapai 1.031 jiwa dengan rincian 405 dokter, 43 dokter gigi, 328 perawat, 160 bidan, dan 95 tenaga kesehatan lain.

Secara nyata para nakes berhadapan dengan masalah kurangnya pasokan logistik kesehatan dan alat pelindung yang tidak memadai. Masalah-masalah ini tidak hanya menimbulkan bahaya fisik dan psikologis bagi tenaga kesehatan, tetapi juga secara kritis membuat mereka berisiko menularkan virus (Zhao & Jiang, 2020).

Berkali-kali pula gelontoran insentif untuk para nakes tersendat. Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, selama tahun 2021 baru enam provinsi yang sudah menyalurkan insentif nakes di atas 50%.

Sejak awal pemerintah tampak tidak serius menangani pandemi. Banyak kebijakan yang nanggung dan tidak membuahkan hasil. Alih-alih mendengarkan usulan para ahli seperti epidemiolog, para pejabat malah sibuk berkelakar soal Covid-19 yang, misalnya, bisa sembuh oleh susu kuda liar.

  1. Buruh Magang Diupah 100 Ribu

Desember 2021 sebuah usaha start up bernama Campuspedia kedapatan hanya memberikan upah sebesar Rp100.000,00/bulan. Kasus ini terungkap setelah salah satu akun Twitter @taktekbum mengunggah curhatan salah satu buruh yang magang di Campuspedia. Buruh tersebut mengatakan bahwa target, tugas, dan beban kerjanya sama dengan buruh tetap, tapi upahnya jauh dari kata layak. Upah yang berjumlah Rp100.000,00 itu pun sering kali dipotong apabila seorang buruh magang tidak dapat mencapai performa yang ditentukan.

“Ada beberapa rekan kami yang kerjanya on track, tapi akhirnya cuma terima sekitar 100k untuk 3 bulan magang,” tulisnya seperti dikutip dari Detik.com.

Kasus buruh magang yang diupah murah oleh Campuspedia kembali menunjukkan bahwa tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang praktik pemagangan. Dikutip dari Detik.com, Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia I Dewa Gede Karma Wisanaatura mengatakan bahwa aturan pemagangan yang ada sekarang, baik Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 maupun UU Nomor 13 Tahun 2003, memang tidak menyinggung hak-hak pemagang berstatus pelajar.

Kedua aturan itu, lanjut Wisana, hanya menyebut pemagang yang bisa mendapatkan haknya—termasuk hak uang saku, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan—adalah mereka yang berstatus sebagai pencari kerja dan pekerja yang hendak meningkatkan kompetensinya. Dalam konteks ini, menurutnya, Campuspedia memanfaatkan celah hukum yang ada untuk mengeksploitasi buruh magang.

Akibatnya, budaya eksploitasi buruh magang terus mengakar dan menyebabkan kesenjangan antarkelas buruh. Tak hanya itu, sistem kapitalisme yang menghendaki hadirnya persaingan antarpekerja telah berpotensi memecah persatuan kelas buruh di Indonesia.

  1. Pemogokan Pengemudi Ojek Online

Pada 8 Juni 2021, pengemudi ojek online se-Jabodetabek melakukan aksi mogok massal dengan cara menonaktifkan aplikasi mereka atau disebut offbid. Pemogokan ini dilakukan sebagai aksi protes atas insentif yang menurun usai Gojek dan Tokopedia melakukan merger.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, insentif tersebut dinilai merugikan sebab nilainya lebih kecil dari sebelumnya. Untuk Gosend SMD (Same Day Delivery) Jabodetabek, misalnya, besaran insentif ditetapkan menjadi Rp1.000,00 untuk setiap pengantaran dengan jumlah 1-9 pengantaran, Rp2.000,00 per pengantaran untuk 10-14 pengantaran, dan Rp2.500,00 per pengantaran jika pengemudi menyelesaikan pengantaran di atas 15 paket.

Skema insentif yang ada tak hanya jauh dari kata layak bagi pengemudi, tapi juga ditentukan secara sepihak oleh pemilik platform. Ini menunjukkan bahwa sebutan “mitra” hanyalah omong kosong perusahaan penyedia aplikasi untuk menghindari kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak pengemudi (buruh). Upaya untuk mengubah relasi antara pemilik platform dan pengemudi sebagai mitra menjadi majikan dan buruh tampaknya belum membuahkan hasil. Ribuan perusahaan di beragam sektor yang ada, secara diam-diam maupun terang-terangan telah lama melanggar UU perburuhan yang ada jauh sebelum Omnibus Law disahkan.

Peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 2021 tersebut sedikit-banyak telah menggambarkan kondisi limbung perburuhan Indonesia. Dihimpit oleh keadaan pagebluk dan akar persoalan mereka: pengupahan. Banyak kebutuhan baru untuk dapat bertahan hidup di tengah wabah dengan pendapatan yang sedari dulu tak berada dalam posisi layak. Covid-19 yang merebak sejatinya bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan buruh mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Pandemi ini nyatanya mengangkat permasalahan buruh yang selama ini luput dari perhatian publik: upah murah, ketidakpastian kerja, jaminan sosial, serta jam kerja panjang.

Negara menuding bahwa Covid-19 adalah penyebab keterpurukan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah lantas memilih menyelamatkan ekonomi ketimbang nyawa jutaan rakyatnya yang mati akibat pandemi. Namun alih-alih dapat memulihkan ekonomi demi menyelamatkan perut jutaan orang, Omnibus Law yang disahkan secara diam-diam dan tergesa-gesa itu justru mempermudah perusahaan melanggar hak-hak buruh dan mendorong mereka ke jurang kemiskinan dan ketidakpastian (baca: membunuh secara perlahan). Jadi siapa yang sebetulnya diselamatkan?

Reporter: Ilyas Gautama, Rinaldi Fitra, Rokky Rivandy

Editor: Dachlan Bekti