Nama resminya:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Untuk apa dibuat?:
Janjinya kurang-lebih begini. UU ini dibuat untuk menjamin hak-hak buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, serta untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya -dan, ada tambahannya- dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha.
Sedikit tentang riwayatnya:
Semula, soal ketenagakerjaan diatur dalam UU No: 13 tahun 2003, kemudian UU No:6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua UU tersebut berkali-kali digugat di Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa pasalnya diubah atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Puncaknya, pada 31 Oktober 2024 Mahkamah Agung memerintahkan penyusunan ulang seluruh hukum ketenagakerjaan. Tenggat waktunya adalah dua tahun. Pemerintah dan DPR harus menyelesaikan pekerjaan ini paling lambat pada 31 Oktober 2026.
6 Oktober 2026
Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI. Kegaduhan sempat timbul karena baik DPR maupun pemerintah tidak menerbitkan naskah akhirnya. Selama sekitar tiga minggu, antara 6 Oktober sampai 28 Oktober 2026 naskah UU ini ibarat barang misterius yang tidak bisa diketahui apalagi dipelajari khalayak ramai.
Sehari sesudah RUU disetujui, Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, mengatakan bahwa draf final belum dibuka ke publik karena masih dalam tahap sinkronisasi.
“harus ada sinkronisasi antarpasal, titik koma, menghindari tumpang tindih definisi-definisi antar ayat,” demikian penjelasan Iqbal yang dikutip dari JPNN.
Beberapa hari kemudian Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Naskah Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan belum dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) karena masih menjalani proses perundang-undangan di Kementerian Sekretariat Negara. Selama proses itu masih berlangsung, Menteri Ketenagakerjaan meminta publik untuk bersabar.
28 Oktober 2026
UU ini disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 oleh Presiden.
28 Oktober 2027:
Berbagai soal yang diatur dalam UU ini, misalnya soal penetapan upah minimum, perlu diatur lebih lanjut dan lebih rinci. Maka, ketentuan dan peraturan turunan yang lebih rendah harus segera disusun. Pemerintah diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikannya. Batas akhirnya adalah tahun depan, 28 Oktober 2027.
Apa saja isi UU ini?
Berbagai pasal dalam UU ini mengatur perlindungan hak buruh sebagai orang yang bekerja (upah, jam kerja, perlindungan, K3, jaminan sosial), termasuk hak untuk berserikat dan berunding dengan majikan. Tentu, ada juga pasal yang mengatur jika hubungan kerja berakhir, antara lain adalah soal pesangon. Selain itu, ada beberapa pasal mengenai penegakkan hukum.
Kalau kamu tertarik isi UU ini, lihat seri informasi dari Trimurti.id (tentang upah, berbagai ragam kerja tidak tetap, hak mogok, hak buruh perempuan) menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru terbit ini.
***
Redaksi Trimurti
