Trimurti.id, Cirebon—Bagi nelayan Desa Waruduwur, Kabupaten Cirebon, laut tak lagi menjanjikan penghidupan seperti dahulu. Hasil tangkapan yang menyusut, meningkatnya biaya melaut, dan sebagian usaha yang bergantung pada sumber daya pesisir gulung tikar. Sebagian nelayan bertahan karena tak memiliki keterampilan lain. Sebagian lainnya pergi ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, untuk mencari pekerjaan.
Semenjak keberadaan PLTU Cirebon 1 lalu disusul PLTU Cirebon 2, perairan di sana banyak ditinggalkan oleh makhluk hidup yang biasanya diburu nelayan. Sehingga, laut dan pesisir tempat mereka mencari nafkah tak mampu menopang penghidupan yang layak.
PLTU Cirebon 1 mulai beroperasi secara komersial pada 18 Oktober 2012. Pembangkit ini dibangun melalui skema Independent Power Producer (IPP), dengan investasi sekitar US$ 877 juta oleh konsorsium Indika Energy, Marubeni Corporation, Korea Midland Power Company, dan Samtan Co. Ltd.
Semula, pembangkit itu dijadwalkan berhenti beroperasi pada Desember 2035, lebih cepat dari jadwal awal pada 2042. Rencana tersebut menjadi proyek percontohan pensiun dini PLTU batu bara yang melibatkan Asian Development Bank (ADB) dan PT Cirebon Electric Power (CEP), pemilik sekaligus operator pembangkit.
Program itu berkaitan dengan Just Energy Transition Partnership (JETP), kemitraan Indonesia dengan sejumlah negara mitra yang diluncurkan pada 2022 untuk mendukung dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Namun, rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 akhirnya batal.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 mengatur peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan menuju target net zero emission pada 2060. Penghentian operasional PLTU harus mempertimbangkan usia dan kapasitas pembangkit, tingkat emisi, nilai ekonomi, kesiapan pendanaan dan teknologi, keandalan sistem kelistrikan, dampak terhadap tarif listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.
Laporan Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), dan Trend Asia, menyebut PLTU Cirebon 1 merupakan pembangkit dengan risiko polusi tinggi. Laporan itu memperkirakan polusi dari 20 PLTU yang dikaji berpotensi menyebabkan sekitar 141.000 kunjungan ke unit gawat darurat akibat asma sepanjang 2026–2050.
Di Waruduwur, perdebatan mengenai usia teknis pembangkit dan kebutuhan listrik berhadapan dengan persoalan nasib nelayan mempertahankan hidup ketika hasil laut terus menyusut. Muasal perkaranya, ketiadaan program yang berarti dari pemerintah maupun perusahaan yang dapat menanggulangi masalah ekonomi atas pembangunan PLTU di pesisir Cirebon ini.
Sardi, nelayan yang berusia 60 tahun, masih melaut meski hasil tangkapannya tak lagi seperti dahulu. Ia kini harus pergi lebih jauh untuk mencari ikan dan rajungan. Jarak tempuh bertambah, tetapi hasilnya belum tentu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
Perubahan itu juga terlihat dari usaha pengupasan kepiting dan rajungan di Waruduwur. Usaha yang dahulu mengandalkan tangkapan nelayan setempat kini menerima pasokan dari nelayan yang melaut di sekitar Jakarta.
“Nelayan dulu bisa bikin rumah karena rajungannya banyak, penghasilannya banyak,” ujar Sardi.
Bagi Sardi, masa ketika rajungan melimpah sudah tidak bisa ditemukan lagi. Di usianya yang tak lagi muda, ia tak memiliki keterampilan lain untuk mencari nafkah selain melaut. Laut masih menjadi satu-satunya tempat ia mencari penghidupan, meski hasilnya tak lagi cukup memenuhi kehidupannya.
Ia tetap melaut bukan karena pekerjaan itu masih memberikan penghasilan yang layak, melainkan karena pilihan lain nyaris tak tersedia.
Radipan (25), nelayan muda, menghadapi persoalan serupa. Ia ingin tetap menjadi nelayan karena pekerjaan itulah yang paling ia kuasai. Namun, hasil tangkapan yang tak menentu membuat penghasilannya sulit diperkirakan.
“Ke tengah laut pun itu gak tentu, kadang kita cuma dapat rajungan tiga ekor, lima ekor,” ujar Radipan.
Untuk menuju tengah laut saja, nelayan wajib mengeluarkan biaya perbekalan sekitar Rp 250.000 – Rp 300.000. Pengeluaran tersebut belum tentu tertutup oleh hasil tangkapan. Sehari bekerja di laut justru bisa berakhir dengan kerugian.
Menurut Radipan, ruang gerak nelayan juga terbatas. Sejumlah kawasan laut tak dapat dimasuki, sedangkan perjalanan menuju wilayah tangkapan lain harus memutar karena terhalang batas-batas larangan. Akibatnya, kebutuhan solar meningkat, bahkan untuk perjalanan yang relatif dekat. Kesulitan itu mendorong sebagian nelayan meninggalkan kampung halaman.
“Nelayan sini banyak ke Jakarta, Sumatera [untuk tetap menjadi nelayan]. Berpencar. Karena di sini susah,” ujar Radipan.
Radipan merasakan kampungnya semakin sepi selepas kepergian teman-teman seusianya mencari nafkah ke tempat lain. Mereka tak semata-mata ingin merantau, tetapi menghadapi semakin terbatasnya pekerjaan yang dapat diandalkan di kampung sendiri.
Radipan pun pernah mencoba meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mencari peruntungan di daratan. Ia melamar pekerjaan sebagai buruh apa pun dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Namun ternyata, upayanya tidak kunjung membuahkan hasil. Belum ada perusahaan yang menerima ia bekerja.
Bagi nelayan muda seperti Radipan, meninggalkan laut bukan persoalan sederhana. Keterampilan yang mereka miliki terbentuk dari pekerjaan yang selama ini dijalani. Ketika pekerjaan tersebut tak lagi menjamin penghidupan, pilihan untuk beralih profesi pun terbentur keterbatasan akan keterampilan.
Wartaka (29), pernah mencoba bertahan dengan mengembangkan usaha budidaya kerang hijau. Ia mulai menjadi nelayan ketika berusia sekitar 20 tahun, sebelum PLTU Cirebon 2 beroperasi. Saat itu, ia masih bisa membangun usaha budidaya kerang hijau.
Wartaka pernah memiliki delapan unit budidaya. Namun, lokasi usahanya harus dipindahkan karena pembangunan jembatan PLTU. Ia kemudian mencoba membangun kembali usaha tersebut di lokasi yang lebih jauh dari aktivitas pembangkit. Upaya itu tak bertahan lama. Kondisi perairan yang semakin tercemar merusak budidaya kerang hijaunya.
Usaha penyediaan peralatan perahu yang dijalankan bersama keluarganya juga ikut terpuruk. Sejumlah nelayan yang berutang kepadanya kesulitan membayar karena hasil tangkapan mereka terus berkurang. Modal usaha pun tersendat hingga akhirnya bangkrut.
“Aku gak tega, mas. Yang penting jalan aja dulu sama-sama hidup. Aku di situ rugi banyak, satu orang itu berutang di atas 5 juta untuk satu perahu,” kata Wartaka.
Pengalaman itu membuat Wartaka mencari jalan keluar ekonomi dengan menjadi buruh migran. Pada 2021, ketika berusia 25 tahun, ia berangkat ke Polandia untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Ia berharap dapat memperoleh penghasilan setelah hasil laut tak lagi mampu menopang kehidupannya.
Wartaka bukan satu-satunya anak muda Cirebon yang memilih bekerja ke luar negeri. Di Waruduwur, migrasi kerja menjadi salah satu pilihan ketika pekerjaan di sekitar pesisir semakin sulit diandalkan. Sebagian anak muda mencari peluang di negara lain, meninggalkan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga mereka.
Data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menunjukkan sekitar 8.500 Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah berangkat ke luar negeri pada Januari hingga Agustus 2026. Sepanjang 2025, jumlah PMI asal Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 11.433 orang.
Jika angka keberangkatan pada Januari-Agustus 2026 dibagi rata, jumlahnya sekitar 1.063 orang per bulan. Angka ini menggambarkan besarnya arus keberangkatan pekerja dari Kabupaten Cirebon.
Di Waruduwur, pilihan itu terbentang antara bertahan di laut dengan hasil yang tak menentu, mencari pekerjaan di darat yang sulit diperoleh atau pergi ke negeri orang.
Reporter: Elijah Warobay
Editor: Syawahidul Haq
